Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau disebut juga Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program perdana pemerintah Jokowi yang merupakan bagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk bersekolah.

Setelah hampir sepuluh tahun nyaris tak terdengar, penanganan perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhirnya kembali muncul ke permukaan. Mulai tebersit harapan agar skandal korupsi terbesar di negeri ini bisa segera dituntaskan.

Harapan ini muncul dengan ditandai oleh dua peristiwa hukum yang terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pertama, persidangan terhadap Syafruddin A Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Senin (14/5/2018), di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pendekatan minimalis merumuskan demokrasi sederhana, yaitu kontestasi dan partisipasi dalam proses pemilih pemilih.

Kontestan kontestan (kontestan) mendapatkan kepercayaan pemilih (suara), tetapi pemilih yang melaksanakan pemungutan suara mereka (penentuan) yang menentukan siapa yang telah dipilih sebagai penyelenggara kantor politik.

Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini tidak dapat dipahami oleh publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

Dua hari menjelang Ramadan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati.  Keduanya ditetapkan sebagai tersangka   penerimaan suap dalam sejumlah proyek di Bengkulu Selatan.

Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Setelah menunggu selama lebih dari 10 tahun, akhirnya UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir meskipun secara substansial jauh bergeser dari rancangan pertama kemunculan UU ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat perubahan komposisi tim ahli yang menyusunnya.

REVISI PP SDM BERPOTENSI ANCAM INDEPENDENSI KPK
Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas jaksa yang bekerja di KPK.

Sebagai bagian dari upaya penggalangan dana publik sekaligus pencegahan korupsi di sektor swasta atau korporasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Divisi Penggalangan Dana Publik pada tahun 2017 lalu telah menyelenggarakan kegiatan workshop mencegah korporasi terjerat korupsi. Sebagai langkah perdana, kegiatan tersebut mendapat respon positif, baik dari segi ketertarikan korporasi dalam hal ini BUMN untuk turut serta, maupun hasil yang kami dapatkan dari kegiatan tersebut.