Gagasan ditolak DPR, Pemerintah, dan Bawaslu,

KPU Harus Jalan Terus Larang Mantan Napi Korupsi Nyaleg!

Politik kekinian di Indonesia dapat diilustrasikan menjadi tiga ungkapan, yakni berbiaya tinggi, berisiko tinggi, tetapi—bagi yang menang—akan mendatangkan keuntungan besar.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Christian Wullf: 2011), Indonesia secara bersamaan juga menghadapi persoalan besar, yakni korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara yang demokratis, korupsi jadi semakin minim. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan jenis korupsi politik.

Dua hari menjelang Ramadan, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap dalam sejumlah proyek di Bengkulu Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat,  pada 12 Mei 2018. Empat saksi yang diperiksa adalah Raden Pedi Lestario selaku kepala proyek PT Hutama Karya, Jusuf Sitorus dan Kurniati Evilia selaku staf PT Hutama Karya, serta Zaim Susilo selaku pensiunan PT Hutama Karya.

Banyak yang meramal, karena Koordinator ICW periode pertama, Teten Masduki merapat ke Istana setelah ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), ICW tidak akan kritis lagi dan bersuara lantang. Prasangka dan kekhawatiran itu tentu cukup beralasan karena kita telah terbiasa melihat bagaimana sebuah visi perjuangan hancur lebur karena kekuasaan. Banyak yang sudah memberikan contoh bahwa gagasan perubahan tergadai atau dibarter dengan limpahan materi. 

Salah satu keburukan rezim otoriter Orde Baru selama 1966-1998 kuatnya politik koncoisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi koncoisme adalah paham yang mengutamakan kawan sebagai mitra kerja. Tapi, sesuai dengan ilmu politik ekonomi, lingkup definisinya dapat pula diartikan hubungan informal antara mitra kerja baik kawan maupun kerabat yang mengalami ketergantungan pada pemegang kekuasaan. 

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2018 – Indonesia disebut sebagai negara terbaik dalam komitmen antikorupsi. Pernyataan ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam diskusi media dengan tema “Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional” yang diadakan di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia pada Rabu 2 Mei 2018 lalu.  

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 3 Mei 2018 lalu meluncurkan tren vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan oleh hakim. Rata-rata hukuman untuk koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Efek jera terhadap koruptor mulai dipertanyakan. 

Berdasarkan hasil pemantuan ICW dari 1.381 terdakwa kasus korupsi yang dihukum hakim sebanyak 1.127 (81,61%) divonis ringan.  

Antikorupsi.org, Jakarta, 14 Mei 2018 – Bulan Mei setiap tahunnya selalu diperingati sebagai bulan kelahiran reformasi, dan tahun 2018 tepat 20 tahun reformasi. Salah satu amanat reformasi yang harus terus dilakukan hingga saat ini adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam memperingati 20 tahun reformasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Ngobrol Santai Antikorupsi (Ngobras) dengan tema “20 Tahun Reformasi: Gerakan Anak Muda Melawan Korupsi dan Pembukaan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2018” di Kantor ICW pada Rabu, 9 Mei 2018.

Pemberantasan korupsi tentu membutuhkan komitmen dari penyelenggara negara. Meskipun ada banyak aktor pemberantasan korupsi, namun komitmen pemerintah sebagai pusat dari sumber kebijakan dan arah pemberantasan korupsi harus bisa diukur.

Tentu ada banyak cara mengukur seberapa kuat komitmen pemberantasan korupsi itu. Salah satunya adalah dengan melihat berapa banyak komitmen yang telah dipenuhi atau dilaksanakan sebagai syarat menuju kriteria sebuah negara telah baik dalam hal pemberantasan korupsinya.