Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 3 Mei 2018 lalu meluncurkan tren vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan oleh hakim. Rata-rata hukuman untuk koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Efek jera terhadap koruptor mulai dipertanyakan.
Berdasarkan hasil pemantuan ICW dari 1.381 terdakwa kasus korupsi yang dihukum hakim sebanyak 1.127 (81,61%) divonis ringan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 14 Mei 2018 – Bulan Mei setiap tahunnya selalu diperingati sebagai bulan kelahiran reformasi, dan tahun 2018 tepat 20 tahun reformasi. Salah satu amanat reformasi yang harus terus dilakukan hingga saat ini adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam memperingati 20 tahun reformasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan Ngobrol Santai Antikorupsi (Ngobras) dengan tema “20 Tahun Reformasi: Gerakan Anak Muda Melawan Korupsi dan Pembukaan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) 2018” di Kantor ICW pada Rabu, 9 Mei 2018.
Pemberantasan korupsi tentu membutuhkan komitmen dari penyelenggara negara. Meskipun ada banyak aktor pemberantasan korupsi, namun komitmen pemerintah sebagai pusat dari sumber kebijakan dan arah pemberantasan korupsi harus bisa diukur.
Tentu ada banyak cara mengukur seberapa kuat komitmen pemberantasan korupsi itu. Salah satunya adalah dengan melihat berapa banyak komitmen yang telah dipenuhi atau dilaksanakan sebagai syarat menuju kriteria sebuah negara telah baik dalam hal pemberantasan korupsinya.
Dari pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye yang tak diseriusi sudah menjadi banalitas. Isu tersebut dibicarakan banyak pihak, seperti media, pegiat, dan penyelenggara pemilu, tetapi aspek akuntabilitas dana kampanye masih menjadi ”barang yang mahal”.
Saban tahun Kementerian Keuangan menyuarakan kelambanan pemerintah daerah dalam mencairkan dana desa. Hingga 27 April 2018, Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp 14 triliun, tetapi pemerintah daerah hanya menyalurkan Rp 3 triliun ke desa (Kompas, 30/4/2018).
Korupsi masih membayangi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dampak buruknya merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan juga secara langsung mengancam nyawa masyarakat.
Korupsi terjadi di pembuat kebijakan hingga unit penyedia layanan, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pada tingkat pusat, misalnya, sudah dua eks menteri kesehatan yang ditahan: Achmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari.
Hukum di Negeri ini seperti telah jauh dari tujuannya, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Setidaknya hal ini dapat merujuk pada Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diajukan oleh PT. Kallista Alam.
Antikorupsi.org, Jakarta, 7 Mei 2018 – Vonis 15 tahun penjara terhadap Setya Novanto, mantan Ketua DPR dinilai tidak menjerakan. Upaya pemiskinan dengan penggunaan regulasi pencucian uang bisa menjadi alternatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menjerat Setya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional (TI), skor Indonesia pada 2017 tidak beranjak membaik alias stagnan, yakni ada pada 3.7 atau sama dengan tahun lalu. Oleh TI, Indonesia masih dianggap sebagai negara di urutan menengah-bawah dalam soal keberhasilan pemberantasan korupsi. Perihal kemandekan skor Indonesia, TI memiliki dua argumentasi, yaitu maraknya korupsi politik dan korupsi di sektor penegak hukum.
