Reformasi yang diterapkan di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, sebenarnya sudah berjalan baik. Pemberian remunerasi tinggi terhadap pegawai Ditjen Pajak sebagai bagian dari reformasi birokrasi itu juga dinilai sudah tepat

Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto yang juga Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta, Selasa (30/3).

Mahkamah Agung Langsung Berhentikan Hakim yang Terima Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim, yang tengah menerima suap dari pengacara Adner Sirait di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (30/3). Dari tangan Ibrahim, disita uang Rp 300 juta.

Penangkapan pengacara dan hakim itu, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, membuktikan mafia hukum itu memang ada. Mafia kasus itu ada di pengacara, institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Dahlan Juga Siap Cabut SK Penunjukan Langsung

Dalam upaya meningkatkan efisiensi perusahaan, Dirut PT PLN Dahlan Iskan bertekad memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Salah satu upaya PLN adalah minta pengawasan langsung atas setiap proyek pengadaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (30/3) Dahlan mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mulai tahun ini, KPK akan mengawasi langsung semua pengadaan di PLN," ujar Dahlan yang datang dengan mengenakan kemeja putih berlengan panjang itu.

KOMJEN Pol Susno Duadji tak mau berjuang sendirian. Didampingi sejumlah pengacara, kemarin (30/3) Susno mendatangi gedung DPR untuk meminta perlindungan hukum. ''Kami ingin mengajukan permohonan perlindungan hukum secara resmi kepada DPR,'' kata Efran Helmi Juni, kuasa hukum Susno. Dia didampingi Zulkarmain, Cucu Sanjaya, dan Husni Maderi.

BADAN Pengawasan Internal Mahkamah Agung (MA) telah memeriksa tiga hakim PN Tangerang yang menjatuhkan vonis bebas kepada mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan. Berdasar pemeriksaan, MA tidak menemukan bukti penyuapan terhadap majelis hakim yang mengadili kasus penggelapan uang pajak Rp 370 juta itu.

''Setelah pemeriksaan selama dua hari, Badan Pengawasan Internal MA menyatakan tidak ada bukti yang mengindikasikan adanya penyuapan dalam putusan perkara pajak,'' ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Nurhadi di kantornya kemarin (30/3).

Hasil Pemeriksaan Tim Pengawas Kasus Gayus

Jaksa-jaksa yang menangani perkara penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan harus bersiap-siap menghadapi pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Tim eksaminasi menemukan ketidakcermatan jaksa dalam menangani perkara pegawai Ditjen Pajak itu.

''Hari ini (kemarin, Red, hasil eksaminasi) diserahkan ke JAM Was (jaksa agung muda pengawasan) untuk pemeriksaan fungsional,'' kata Ketua Tim Eksaminasi Suroso di Kejagung kemarin (30/3). Jika terbukti bersalah, jaksa-jaksa itu terancam mendapat sanksi.

REFORMASI birokrasi, di antaranya dalam bentuk perbaikan sistem remunerasi/penggajian, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ternyata belum berpengaruh terhadap perilaku jajaran birokrat. Mencuatnya skandal korupsi pajak oleh Gayus H. Tambunan setidaknya memperlihatkan dengan vulgar belum tampaknya reformasi birokrasi itu. Padahal, reformasi tersebut telah dilaksanakan hampir di semua lini para aparat penegak hukum yang selama ini rawan sogok, suap, dan upeti.

PEMECATAN Gayus Tambunan aki­bat terkuaknya kasus mafia pajak mu­lai merembet ke pejabat pajak yang lain. Kali ini giliran sepuluh atasan Gayus yang dinonaktifkan.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, penonaktifan dilakukan terhadap pejabat direktorat keberatan dan banding, tempat Gayus Tambunan bekerja sebagai penelaah keberatan dan banding

''Ada sepuluh pejabat (yang dinonaktifkan), efektif mulai sekarang (kemarin, Red),'' ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan kemarin (30/3).

Dijemput Kabareskrim lewat Batam, KBRI Urus Kepulangan

Berakhir sudah pelarian Gayus Tambunan di Singapura. Pegawai pajak golongan IIIA itu akhirnya menyerahkan diri di lantai 21 Mandarin Hotel, Orchard Road, pukul 22.15 tadi malam. Pria 30 tahun yang diduga terlibat mafia pajak tersebut juga meminta perlindungan kepada Polri.

Tertangkap saat Serah Terima Uang

Noda hitam yang mencoreng apa­rat penegak hukum muncul lagi di tanah air. Seorang hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usa­ha Negara (PT TUN) berinisial IB tertangkap tangan menerima suap dari seorang penga­cara berinisial AS kemarin (30/3).

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menangkap keduanya setelah melakukan serah terima uang suap. Selanjutnya, mereka digiring menuju gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Berdasar alat bukti yang kuat, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.