KPK diminta membangun komunikasi dengan Badan Antikorupsi Inggris.
JAKARTA -- Bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak mengetahui dugaan adanya praktek suap dari perusahaan timbel asal Inggris kepada bekas pejabat Kementerian Energi dan PT Pertamina (Persero).
"Sebagai menteri, yang saya tahu hanya soal anggaran penggantian (penggunaan timbel) tidak disetujui," katanya di Jakarta kemarin.
Pengacara Gayus pun dimintai keterangan tim independen Polri.
Ketua majelis hakim perkara Gayus Halomoan Tambunan, Muhtadi Asnun, menyatakan siap diperiksa dalam kaitan dengan putusan vonis bebas yang mereka berikan terhadap pegawai Pajak itu. "Siap. Apa yang ditanya, saya jawab," kata Muhtadi di kantornya kemarin.
Setelah dua pekan cuti untuk umrah ke Arab Saudi, kemarin adalah hari pertama ia masuk kerja. Namun Muhtadi menjawab "no comment" sambil tertawa ketika ditanya seputar dugaan penyimpangan dalam memutus perkara Gayus tersebut.
Kepolisian Republik Indonesia menahan Direktur PT Selalang Prima Internasional Franky Ongkowidjojo kemarin. Dia ditahan sebagai tersangka karena terkait dengan kasus fasilitas surat utang (letter of credit/L/C) dari Bank Century. "Kami berhasil mengamankan Franky," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi melalui sambungan telepon.
"Sindikat ini, dalam waktu dekat, insya Allah terbongkar."
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan optimistis dalam waktu dekat Markas Besar Kepolisian RI akan bisa memeriksa Gayus Halomoan Tambunan, yang kini buron.
Mantan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golongan Karya, Hamka Yandhu, disebutkan berperan penting mengatur pendistribusian cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Namun, hal itu dibantah keras oleh Hamka.
Kekayaan Gayus HP Tambunan, pegawai negeri sipil golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mencapai puluhan miliar rupiah memang mengejutkan banyak orang. Padahal, golongan kepegawaian Gayus, yang baru bekerja selama lima tahun, setara dengan seorang sarjana yang baru diangkat sebagai PNS.
Kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan dan banyaknya sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak adalah momentum untuk mengevaluasi struktur dan keberadaan Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak yang terlepas dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Pajak.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mensinyalir ada satu sindikasi praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kehakiman, masyarakat sipil, dan Direktorat Jenderal Pajak. Sindikasi ini diyakini dalam waktu dekat akan terungkap.
Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (29/3), seusai bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji. ”Doakan ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada sesuatu yang lebih terang, bagaimana sindikasi ini bergerak dan akan kita bongkar,” kata Denny.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan semua staf dan pimpinan di Unit Keberatan Pajak, tempat Gayus Tambunan bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada petugas pajak lainnya untuk memeriksa semua kasus sengketa pajak yang terjadi antara tahun 2006 dan 2009.
Terkuaknya kasus mafia hukum yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Gayus HP Tambunan menjadi bukti reformasi birokrasi dengan menaikkan upah pegawai dinilai gagal, bahkan hanya menghabiskan anggaran negara. Hukuman berat diperlukan untuk memberikan efek jera pada pegawai negeri sipil yang mendapat upah besar, tetapi masih juga melakukan korupsi.
