Dalang sindikasi mafia pajak mulai diungkap Gayus Tambunan. Setelah menyerah di Singapura Selasa malam (30/3) dan tiba di Jakarta kemarin sore, pegawai pajak golongan IIIA itu membeber skenario penggelapan uang wajib pajak yang dilakoni.

''Dia mengaku pernah berbicara dengan seorang jenderal Polri. Orang ini membiarkan saja (rekayasa Gayus),'' kata sumber Jawa Pos setelah pemeriksaan Gayus di Jakarta tadi malam. Namun, salah seorang perwira Mabes Polri itu menolak menyebutkan nama jenderal tersebut.

“Pasal-pasal itu jadi sahabat koruptor dan mafia hukum.”

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Melawan Kanker Demokrasi berencana mengajukan uji materi atas pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka yang tergabung dalam Koalisi, antara lain, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), dan Indonesia Police Watch.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tadi malam menjemput Gayus Halomoan Tambunan di Singapura. Penyidik di Markas Besar Polri mengatakan, Gayus dijemput di lantai 21 Hotel Mandarin, Orchard Road, pada pukul 22.15 waktu Singapura.

Tim penjemput Gayus dipimpin oleh Komisaris Besar M. Iriawan, Wakil Direktur I Badan Reserse Kriminal Polri, yang membidangi urusan kejahatan lintas negara. “Dia (Gayus) akan diterbangkan ke Jakarta besok (hari ini),” kata si penyidik melalui pesan pendek tadi malam.

Sang hakim mengaku sakit dan minta dirawat.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menangkap hakim Ibrahim dan pengacara Adner Sirait. Kedua tersangka tertangkap basah dengan bukti uang suap Rp 300 juta.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, kasus penyuapan ini berlatar belakang sengketa kepemilikan tanah. "Ini terkait kasus tanah," kata Bibit di kantornya kemarin.

Atasan Gayus diduga terlibat.

Direktorat Jenderal Pajak mulai menelusuri jejak patgulipat Gayus Halomoan P. Tambunan dalam ratusan kasus keberatan dan banding yang pernah ditanganinya.

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur. Lewat pemeriksaan itu diharapkan bisa diketahui dalam kasus apa saja yang ditangani Gayus, Pengadilan Pajak memenangkan wajib pajak.

TAK banyak pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengenal Milana Anggraeni--biasa disapa Rani. Padahal sudah sejak 2006 ia bekerja di sana. Istri Gayus Halomoan P. Tambunan, tersangka makelar kasus pajak, itu dikenal sebagai sosok yang enggan mengumbar kehidupan pribadinya. Kalaupun bercerita, sebatas soal tiga anaknya. "Cenderung pendiam," kata Neneng, anggota Staf Pimpinan DPRD yang juga teman sekantor Milana, kepada Tempo kemarin.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji meminta masyarakat tidak terkecoh dari masalah pokok kasus pengungkapan dugaan mafia pajak di Mabes Polri. Menurut dia, Mabes Polri punya dua permasalahan untuk menuntaskan kasus yang diduga menyeret dua petinggi Kepolisian itu.

"Jangan kaitkan dengan kasus Gayus," kata Tjiptardjo.

Direktorat Jenderal Pajak mulai mengkhawatirkan penerimaan negara dari pajak tidak mencapai target akibat ulah Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang diduga turut menjadi makelar kasus di kepolisian. "Saya harus optimistis, tapi saya khawatir juga. Kalau boleh bilang, innalillahi," kata Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo di Jakarta kemarin.

Gayus Halomoan P. Tambunan memakai surat rekomendasi palsu untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Dalam surat berkop PT JEHNT Engineering Technology yang diterbitkan pada 28 November 2008 itu, buron kasus pajak tersebut dinyatakan sebagai Kepala Bagian Umum. Penanda tangan surat rekomendasi itu adalah Iwan Koeswardhani, Manajer Operasi JEHNT, yang bergerak di bidang desain, fabrikasi, dan jasa.

Mahkamah Agung kemarin langsung memberhentikan sementara hakim Ibrahim, yang tertangkap basah menerima suap Rp 300 juta. Mengapa sementara? “Karena ini kan masih proses," kata juru bicara Mahkamah, Nurhadi, dalam jumpa pers seusai rapat mendadak pimpinan Mahkamah kemarin.

Menurut Nurhadi, tim pengawas internal Mahkamah mengambil langkah tegas atas setiap laporan yang didukung fakta dan bukti. "Kami serius terhadap siapa pun aparat peradilan yang melakukan perbuatan tak terpuji," ujar Nurhadi.