Selasa, 1 Desember 2009. Empat unsur pimpinan Komisi III (bidang Hukum) DPR, Benny K Harman, Azis Syamsuddin, Fahri Hamzah, dan Catur Sapto Edi, tiba-tiba menggelar jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, mereka menyatakan, langkah kejaksaan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) untuk menghentikan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, akan menimbulkan ketidakpastian dan masalah baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjanjikan untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kasus Bank Century. Janji itu disampaikan pimpinan KPK kepada sejumlah anggota Komisi III (bidang Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat.

”Pimpinan KPK mengatakan akan memanggil dan memeriksa Sri Mulyani dan Boediono, minggu depan,” ungkap T Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), seusai menemui pimpinan KPK di Jakarta, Senin (19/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rekonstruksi kasus suap yang melibatkan pengacara Adner Sirait dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim. Rekonstruksi digelar di lokasi penangkapan keduanya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/4).

Dalam rekonstruksi itu digambarkan bagaimana Ibrahim menerima suap Rp 300 juta dari pengacara PT Sabar Ganda, Adner Sirait. Pemberian uang diduga untuk memenangkan PT Sabar Ganda dalam perkara sengketa tanah yang digelar di PT TUN, di mana Ibrahim adalah ketua majelis hakimnya.

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan

Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Senin (19/4), kembali berstatus sebagai tersangka. Bahkan, berkas perkara keduanya harus dilimpahkan ke pengadilan sesuai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara yang melibatkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah, terancam kembali berlanjut di pengadilan. Itu terjadi menyusul putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tidak sah.

Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menangani kasus Gayus Halomoan, akhirnya resmi dinonpalukan. Asnun yang mengaku menerima uang Rp 50 juta dari Gayus untuk sementara ditempatkan sebagai hakim yang tidak menangani perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

SUHERTANTO, salah seorang otak pemalsuan surat pajak, mengaku juga berkongkalikong dengan atasannya di kantor pajak. Bagaimana caranya? Berikut petikan wawancaranya:

Apakah karena Anda orang dalam pajak, sehingga tahu titik lemahnya dan dalam lima tahun bisa memainkan pajak ratusan perusahaan dengan validasi palsu?

Tidak juga. Tapi, yang jelas, saya bermula dari coba-coba. Saya kenal Siswanto (salah seorang otak sindikat, Red) sejak dia menjadi cleaning service di kantor Dinoyo. Saya juga tahu dia (Siswanto, Red) pernah ditangkap pada 2005 soal faktur pajak fiktif.

Empat Modus Perkuat Keterlibatan Orang Dalam

Kasus pemalsuan setoran pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak I Jatim semakin melebar. Satu per satu keterlibatan pegawai internal kantor pajak mulai terkuak. Itu diketahui setelah Suhertanto, salah seorang tersangka yang ditangkap Unit Pidum Satreskrim Polwiltabes Surabaya, kemarin (19/4) membeberkan empat modus mafia pajak lainnya.

Pernyataan Sikap
- Jangan Hanya Menari-nari dari Kasus per Kasus -

ICW menyesalkan ketidaksiapan pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPR RI Kemal Azis Stamboel menegaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan pada 30 April nanti. Ia meminta lembaga publik siap melaksanakan undang-undang tersebut. "Siap atau tidak siap, harus tetap dijalankan," kata Azis kemarin.