Pada tahun 2016 Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan 14 mitra di daerah telah melakukan pemantauan terkait potensi fraud yang terjadi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hasil dari pemantauan tersebut menemukan ada sebanyak 49 potensi fraud yang terjadi bagi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).
DPR 2014-2019 akan segera tutup buku masa jabatan seiring dengan digelarnya pemilu legislatif 2019. Pada 17 April 2019 nanti, rakyat Indonesia akan menentukan siapa pengisi kursi legislatif tingkat nasional dan daerah lima tahun ke depan. Lebih dari itu, momentum ini juga akan menjadi titik penentu awal bagaimana wajah lembaga legislatif periode selanjutnya. Apakah akan membaik atau justru sebaliknya.
Institusi pendidikan sejatinya tempat untuk menyemai nilai-nilai kebaikan sekaligus mempersiapkan anak bangsa menjadi warga yang baik. Namun berbagai penelitian justru menemukan masalah banyak muncul dari tempat tersebut seperti korupsi, intoleransi, dan radikalisme. Karena itu, memperbaiki institusi pendidikan menjadi sebuah keharusan. Salah satu cara yang bisa dilakukan, memulainya dari lingkungan sekolah khususnya melalui guru.
ROMBONGAN KORUPTOR MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
-MA HARUS TOLAK SEMUA PERMOHONAN PK KORUPTOR!-
Pengantar
Pemilu presiden dan legislatif yang akan diadakan pada 17 April 2019 semakin dekat. Di TPS, pemilih nantinya akan dihadapkan pada lima kertas suara, yaitu kertas suara pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
PENGUMUMAN SELEKSI SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI) GURU
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) 2019
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI WAWANCARA
|
No |
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI E-LEARNING
Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi SAKTI dan tim internal ICW pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi e-learning adalah sebagai berikut (terlampir).
Pada tanggal 13 September 2018 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut merupakan tindak lanjut atas pembahasan yang berlangsung antara ketiga lembaga tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 September 2018.
