Arsyad Sanusi siap mundur jika putrinya terlibat.

”Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsyad Sanusi, kian disorot menyusul pengakuan kerabatnya yang mengaku pernah bertemu dengan pihak yang beperkara.

Aktivis Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menilai dia harus diproses secara hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. "Ini penting untuk membuktikan dia masih pantas (atau tidak) duduk di kursi hakim MK," kata peneliti hukum dan monitoring peradilan ICW itu di Jakarta kemarin.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat terbelah dalam dua pendapat berbeda saat menyikapi keputusan deponeering atau pengesampingan perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Pendapat DPR ini tak mengikat Jaksa Agung sebagai pihak yang berhak mengeluarkan deponeering. Namun, pendapat DPR mempunyai implikasi politik dan hukum yang besar,” kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman seusai memimpin rapat pleno komisinya yang membahas deponeering perkara Bibit-Chandra, Senin (13/12) di Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, penyimpangan yang dilakukan penegak hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga penegakan hukum. Hal ini perlu disikapi dengan introspeksi dan peningkatan integritas.

Presiden menyampaikan hal itu ketika meresmikan pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2010 di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/12) sore, menahan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Muhammad terkait dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. Mochtar dititipkan ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, untuk 20 hari ke depan.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, tim penyidik KPK masih menghitung jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersebut.

Nama Gayus Halomoan Tambunan akrab di telinga masyarakat Indonesia sejak delapan bulan lalu.

Saat itu, publik dikagetkan dengan rekening mencurigakan sebesar Rp 25 miliar. Dalam penyidikan dan persidangan terkuak ada kongkalikong, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan. Sejak saat itu, nama Gayus terus menjadi pembicaraan publik, apalagi satu demi satu bobroknya birokrasi perpajakan serta penanganan kasus hukumnya terungkap.

Indonesia corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) pagi ini kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk mendesak penetapan tersangka kasus penyelewengan dana BOS, BOP dan block grant RSBI di tujuh sekolah di Jakarta. Tiga kali pertemuan dengan Kejaksaan, belum ada hasil signifikan.

Wakil ketua Kejaksaan Tinggi Sriyono mengatakan, hingga kini kejaksaan belum dapat menetapkan tersangka. "Kami belum dapat mengerucut kepada penetapan tersangka," ujarnya kepada ICW dan KAKP, Senin (13/12).

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki sangat menghargai sikap Mahkamah Konstitusi, yang mempersilakan tim investigasi independen membuktikan dugaan suap yang menerpa lembaga itu. Menurut dia, sikap tersebut harus ditiru oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI pada saat ada anggotanya yang diindikasikan terlibat kasus suap.

Pelaku korupsi harus dibuat takut kepada rakyat. Hal ini dikarenakan sebagian institusi penegak hukum, yang seharusnya memberantas korupsi, diduga sudah menjadi bagian dari praktik korupsi itu sendiri.

”Agar koruptor takut kepada rakyat, rakyat harus mampu dan berani melawan korupsi,” ujar Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Teten Masduki di sela-sela Konser Musik Antikorupsi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/12) malam.

Dua anggota DPRD Kota Jambi, Zulkifli Shomad dan Ridwan Wahan, ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (10/12) pukul 17.20. Penahanan ini terkait keterlibatan mereka dalam proyek kebersihan Kota Jambi yang dilaksanakan CV Usaha Sehat Bersama.

Keduanya ditahan setelah sejak siang harinya menjalani pemeriksaan tim penyidik. Wakil Ketua Kejati Mohammad Hamid mengatakan, penahanan itu untuk mempermudah proses penyidikan dan mengantisipasi upaya penghilangan barang bukti. ”Ini untuk mempermudah proses pemeriksaan,” ujarnya.

Penuntasan kasus korupsi di Sumsel masih dinilai rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani penegak hukum. Penuntasan kasus korupsi juga baru menyentuh para bawahan, sedangkan pejabat masih bebas.

Demikian disampaikan aktivis Posko Pemantau Peradilan Sumsel saat berdialog dengan redaksi harian Kompas Biro Sumbagsel, Jumat (10/12). Mereka diterima Kepala Biro Kompas Sumbagsel Jannes Eudes Wawa. Kunjungan itu dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi.