Kasus M Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR membuktikan kuatnya jejaring ”mafia” anggaran di gedung parlemen tersebut.

Menurut catatan Indonesia Budget Centre (IBC), terdapat 63 anggota DPR selain Nazaruddin yang terlibat berbagai modus korupsi selama tahun 1999-2014. ”Kasus Nazaruddin hanyalah puncak gunung es dari buruknya sistem perencanaan anggaran,” kata aktivis dari IBC, Roy Salam bersama Koalisi Anti Mafia Anggaran di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jl Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (21/8).

PESAN sekaligus janji M Nazaruddin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pemeriksaan dan peradilan terhadap dirinya dipercepat dengan ”imbalan” tidak akan berbicara tentang partai  dan tokoh politik mana pun, bisa dibilang sungguh mengejutkan, tetapi juga bisa sebaliknya. Berbagai kemungkinan  tersebut sudah diperkirakan, termasuknya bungkamnya mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut.

PEJABAT di lingkungan Provinsi Jateng tak dilarang menerima parsel alias bingkisan pada masa Lebaran. Sebab, tradisi memberikan parsel sudah ada sejak zaman nenek moyang. Demikan disampaikan Gubernur Bibit Waluyo (SM, 16/08/11). Masih kata Gubernur, sifat parsel hanyalah sebuah pemberian. Jika ada yang memberi maka harus diterima dan tak boleh ditolak. Apa yang dia utarakan benar adanya. Pemberian tak boleh ditolak. Dalam kepercayaan agama pun, sesama umat, kita diwajibkan saling memberi dan tolong-menolong.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya membalas surat mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dalam surat balasannya, Presiden meminta tersangka kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang itu membeberkan segala informasi yang diketahuinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, sinyal aneh benar-benar terlihat di kitaran kasus Nazar. Betapa tidak, publik seakanakan disihir ke suatu arah yang tidak jelas dengan menggunakan dalil yang penuh kebohongan, bahkan ngawur.

Bahwa semakin jelas ada upaya-upaya sistematis menghancurkan KPK beserta seluruh unsurnya.

Bahwa semakin jelas ada pertalian dan kejahatan kolektif yang dilakukan justru oleh para pemimpin politik yang seharusnya melindungi negara dan bangsa. Pemimpin politik secara demonstratif menunjukkan keberpihakan kepada para koruptor yang nyata-nyata telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan rakyat indonesia.

Indikasi Barter

Kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games tampaknya hanya akan berhenti pada Muhammad Nazaruddin. Indikasi itu terlihat dari sikap bekas Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut yang memilih ”jurus lupa”.

Saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan, kemarin,

Seleksi Calon Pimpinan KPK

Delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi, Kamis (18/8) diserahkan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari delapan nama tersebut, advokat Bambang Widjojanto berada di peringkat teratas akumulasi penilaian Pansel. Urutan berikutnya yakni Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandupradja, dan Aryanto Sutadi. Dua calon lainnya dinyatakan tidak lolos, yakni Egi Sutjiati dan Sayyid Fadil.

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Edy Yuwono PhD, mengaku belum mengetahui ada keterkaitan antara proyek Laboratorium Riset Unsoed dengan perusahaan

tersangka suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. “Saya belum tahu,” kata Edy ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Edy juga mengatakan bahwa dia belum mendapat laporan terkait diperiksanya Kepala Laboratorium Riset Unsoed, Ismangil, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya juga belum mendapat laporan tentang itu,” tegasnya.

Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng menyoroti kebijakan yang memperbolehkan pejabat di lingkungan pemerintahan menerima parsel. Dengan kebijakan itu, Pemprov Jateng dinilai tak mendukung upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Pasalnya, pemberian parsel merupakan bentuk gratifikasi.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto menyayangkan pernyataan Gubernur Bibit Waluyo yang tak melarang pemberian parsel kepada pejabat. Padahal, provinsi seperti DI Yogyakarta dan Jabar tegas melarang pemberian parsel bagi pejabat.