Pengadilan Negeri Bandung membebaskan empat bekas pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dari dakwaan korupsi Rp 9,8 miliar anggaran daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhyan Tambuse, Selasa (5/6), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan setelah beberapa waktu sebelumnya Muhyan juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang sama.

Indikasi praktik korupsi di yayasan mantan Presiden Soeharto mulai terkuak. Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki bukti kuat adanya arus lalu lintas keuangan dari Yayasan Supersemar ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Cendana, termasuk milik Tommy Soeharto.

Mantan Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Andin H. Taryoto akhirnya mengungkap orang yang memprakarsai pengumpulan dana ilegal di departemen itu. Dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin, Andin menunjuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri sebagai orang yang paling bertanggung jawab.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjanjikan akan mencari orang yang mempunyai kemampuan dan nyali besar untuk memberantas korupsi. Pendaftaran seleksi pimpinan KPK dibuka mulai tanggal 14 Juni sampai 3 Juli.

Catatan Dahlan Iskan untuk Penganugerahan Otonomi Award 7 Juni 2007 (2-Habis)

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, turunnya setoran pajak perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian pihaknya. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atas penurunan itu.

Kejaksaan Agung terus mengumpulkan bukti dalam gugatan perdata kasus yayasan yang pernah dipimpin bekas presiden Soeharto. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan barang bukti yang akan digunakan dalam gugatan tersebut masih dicari tim perdata dan jaksa pengacara negara. Bukti dokumen sebagian sudah dikumpulkan. Tapi alat bukti tidak hanya berupa dokumen saja, kata Hendarman di kantornya kemarin.

Kejaksaan harus independen.

Andin H. Taryoto, bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, menyatakan dana nonbujeter akan selalu ada di departemen karena sistem keuangan negara yang tidak benar.