Persetujuan Presiden atas pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi menyimpan celah masuknya politisasi maupun intervensi. Semestinya Presiden mempercepat persetujuan atas permohonan pemeriksaan kepala daerah, tanpa mengusik soal substansi kasusnya.
Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus memeriksa pejabat Departemen Keuangan sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah Bank Dunia untuk proyek jaring pengaman sosial atau JPS tahun 2002 di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, waktu yang diberikan untuk menyusun undang-undang itu hanya tiga tahun sejak 2006.
Perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk diduga berpotensi merugikan negara akibat salah kelola atau mismanajemen dalam transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2004- 2006. Dengan salah kelola tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan dividen sekitar Rp 323 miliar.
Setelah lebih kurang lima tahun kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Mi-17 mandeg, Kejaksaan Agung RI mulai mengambil langkah lebih maju dengan menahan beberapa tersangka. Salah satu dari tersangka yang akhirnya turut ditahan setelah menuai kritik keras karena kesan diskriminasi yang kuat berasal dari kalangan militer.
Dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum, jaksa harus mawas diri dan menjauhkan diri dari perbuatan menyimpang. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah siap menindak jaksa yang tak bekerja sesuai ketentuan atau berbuat nakal.
Kejaksaan Negeri Ambarawa akan membawa kembali terdakwa kasus dugaan korupsi buku ajar SD/MI Kabupaten Semarang senilai Rp 3,95 miliar, Bambang Guritno, ke Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa setelah Bupati Semarang itu dinyatakan sehat oleh tim medis Rumah Sakit Dokter Kariadi. Kejari Ambarawa juga akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Ambarawa.
Putusan Mahkamah Agung yang isinya menolak kasasi tujuh anggota DPRD Tolitoli periode 1994-2004, yang menjadi terdakwa kasus korupsi APBD sebesar Rp 4,5 miliar, disembunyikan pihak tertentu selama satu setengah tahun terakhir sejak turun dari Mahkamah Agung tahun 2005.
