Dana DKP; Aliran Dana ke DPR Hampir Mencapai Rp 5 Miliar

Dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengalir ke DPR hampir mencapai Rp 5 miliar. Aliran dana itu terjadi pada masa kepemimpinan Rokhmin Dahuri (Rp 4,202 miliar) sampai ke masa Freddy Numberi (setidaknya Rp 774,281 juta).

Calon Gubernur Dituding Main Uang

Saya dimintai setoran Rp 400 miliar, kata Sarwono.

Kasus Indosat; Pemeriksaan Awal Bapepam: Tidak Ada Pelanggaran

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK menilai transaksi derivatif berupa lindung nilai (hedging) PT Indosat Tbk merupakan hal yang wajar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, otoritas pasar modal tetap akan meneliti kasus Indosat ini.

Penertiban Rekening Liar Pemerintah

Departemen Keuangan kembali melontarkan data yang mengejutkan. Ternyata terdapat temuan tambahan 2.000 rekening liar di pemerintah, yang menambah temuan sebelumnya pada 2006 sebanyak 3.192 rekening liar.

Pemerintah Harus Benahi Jamsostek

Jamsostek, seperti halnya BUMN lain selalu mengalami inefisiensi sistemik. Lebih dari itu Jamsostek jadi alat manipulasi investasi yang kolutif hingga berindikasi korupsi. KPK, PPATK dan kejaksaan harus membongkarnya.

Pembenahan Jamsostek Sebagai Syarat Penting Revitalisasi Jaminan Sosial

Siaran Pers Forum Aspirasi Indonesia

Kejagung Naikkan Status Kasus Korupsi Penjualan Tanker; Dari Penyelidikan ke Tahap Penyidikan

Kejagung menaikkan status kasus dugaan korupsi dalam penjualan dua tanker raksasa Pertamina (very large crude carrier/VLCC) dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemarin, kejagung mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik)

Kasus Korupsi BPPC; Dua Mantan Pejabat BI Mangkir dari Pemeriksaan

Dua mantan pejabat Bank Indonesia (BI) yang diagendakan diperiksa kemarin tidak memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka adalah mantan Direktur Pengawasan dan Pembinaan Perbankan BI Hendro Budiyanto (HB) dan mantan pejabat BI bidang pengawasan bank Syaiful Asep (SA).

Polisi Akan Periksa Bupati Toba Samosir

Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan memeriksa Bupati Toba Samosir Monang Sitorus, yang diduga terlibat korupsi dana kas daerah Rp 3 miliar. Kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memeriksa Monang, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dua Rancangan Antikorupsi Selesai Bersamaan

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diupayakan selesai bersamaan dengan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kami akan menyelesaikan dua rancangan undang-undang itu secara paralel, ujar Direktur Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Suharyono saat dihubungi Tempo kemarin.

Subscribe to Subscribe to