Kajian: Pemberian Bantuan Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

ICW bersama Koalisi Perlindungan Saksi dan ICJR melakukan kajian tentang pemberian bantuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kajian dalam rangka melengkapi advokasi Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

Intimidasi Terhadap Aktivis Antikorupsi Dilaporkan ke PBB

Jumat, 8 Juni 2007 -Antikorupsi.org, Jakarta: Kasus intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh aktivis anti korupsi dilaporkan kepada Pelapor Khusus Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pembela Hak Asasi Manusia, Hina Jiliani di Goethe House Jakarta (7/6).

Wajah Baru Warnai Peraih Otonomi Award 2007

Penganugerahan Otonomi Award 2007 yang diselenggarakan oleh The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) di Hotel Shangri-La tadi malam diwarnai munculnya wajah-wajah baru. Daerah tapal kuda --kawasan timur Provinsi Jawa Timur-- yang sebelumnya jarang mendapat penghargaan kini malah mendominasi.

Percaloan Penerimaan Pegawai Negeri Terungkap

Diduga melibatkan pegawai Biro Kepegawaian Pemerintah Jawa Barat.

45 Anggota Dewan Terima Dana Korupsi

Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo, terdakwa korupsi anggaran daerah Rp 133 miliar, menyatakan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember periode 1999-2004 menerima uang dari dirinya sebanyak Rp 4,6 miliar. Uang itu diberikan sebagai tali asih menjelang akhir masa jabatan anggota Dewan.

Terdakwa Kasus Mi-17 Diadili

Swifth Air sudah tidak ada sejak 1999.

Korupsi Bulog; Aset Widjanarko Ditemukan Lagi

Aset Widjanarko Puspoyo, mantan Direktur Utama Perum Bulog, kembali ditemukan penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setidaknya aset berupa tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan ditemukan di 10 lokasi di wilayah Jawa Barat.

Banyak Komisi, Cekak Prestasi

Indonesia kebanjiran komisi. Pada 1999, pemerintah telah membentuk 13 komisi independen dan 39 komisi eksekutif (komisi yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri). Bukan tak mungkin jumlah komisi ini akan terus bertambah. Dan semuanya menggunakan anggaran negara.

Dana DKP; Aliran Dana ke DPR Hampir Mencapai Rp 5 Miliar

Dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengalir ke DPR hampir mencapai Rp 5 miliar. Aliran dana itu terjadi pada masa kepemimpinan Rokhmin Dahuri (Rp 4,202 miliar) sampai ke masa Freddy Numberi (setidaknya Rp 774,281 juta).

Calon Gubernur Dituding Main Uang

Saya dimintai setoran Rp 400 miliar, kata Sarwono.

Subscribe to Subscribe to