Kejaksaan Agung memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Sebanyak 368 peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur dinilai dapat menghambat perkembangan dunia usaha, khususnya investasi yang ada di provinsi tersebut. Ini hasil temuan Bank Indonesia. Setelah kami kaji, ternyata perda-perda itu juga berpotensi mematikan dunia usaha Jawa Timur, kata anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Jawa Timur, Trisno Udjud, kemarin.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menduga dua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta melakukan tindak pidana korupsi. Kami harap Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus ini, ujar Ketua YLBHI Patra M. Zen di kantornya kemarin.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk menelusuri rekam jejak calon, antara lain dengan meneliti kekayaan mereka. Untuk itu, Pansel harus membangun jaringan informasi dengan KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Ditjen Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Nasional, dan lembaga swasta untuk mendapatkan bukti.

Direksi harus bertanggung jawab.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra disebutkan sebagai orang yang memperkenalkan Yendra Fahmi kepada Hasanuddin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Fahmi disebut-sebut memperoleh 10 persen dari nilai proyek sistem pemindai sidik jari otomatis.

Masalah ini seharusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengaduan akan disampaikan seusai masa reses DPR, pertengahan Agustus mendatang.

Mantan Menteri Perindustrian AR Soehoed (87) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Otorita Asahan. Soehoed, selaku Direktur PT Aldevco, disangka mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak Otorita Asahan dan digunakan untuk kepentingan PT Aldevco.

Dua mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Yusuf dan Syafruddin Temenggung diperiksa di Gedung Bundar. Glen telah menjalani pemeriksaan sebagai informan dalam penyelidikan kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 35 triliun dan Rp 37 triliun.