Pengecualian Informasi dalam RUU KIP

Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi -sekarang RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)- telah membuka harapan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki badan-badan publik, yakni lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga negara lainnya. Jaminan akses informasi publik ini diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan beserta kontrolnya, sehingga praktik-praktik pemerintahan yang manipulatif dan korup dapat diminimalisasi bahkan dihindari.

Ribuan Toko Buku Gulung Tikar

Pengarang atau penulis buku seharusnya tak dikenai pajak.

Bupati Sleman Tersangka Korupsi

Bupati Sleman Ibnu Subiyanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan buku di Sleman senilai Rp 28,9 miliar. Meski menjadi tersangka, Ibnu belum dinonaktifkan dari jabatannya. Yang berhak menonaktifkan adalah Menteri Dalam Negeri, kata Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kemarin.

BPK Siap Bongkar Data BLBI; Suplai Kejagung untuk Ungkap Kasus Grup Salim

Seiring dengan menguatnya sorotan terhadap kasus BLBI, BPK juga menunjukkan sikap antusias untuk pengusutan kembali kasus yang melibatkan uang negara triliunan rupiah itu. Anwar Nasution, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatakan siap memasok data kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan membongkar kembali arsip bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Lima Anggota KPU Banten Divonis Satu Tahun Penjara

Lima anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten divonis masing-masing satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang, Rabu (25/7). Mereka dinyatakan bersalah karena telah menerima bantuan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten tahun 2005 sebesar Rp 300 juta.

Krisis CHA, Beban Berat Bagi KY Menanti

Dari pengalaman dua kali menyeleksi calon hakim agung, KY merasa sudah tiba saatnya ketiga lembaga duduk bersama, serius mencari formulasi perburuan hakim agung terbaik.

Menteri Kaban Kembali Kritik Kepolisian

Di wilayah kehutanan adalah otoritas Departemen Kehutanan untuk mengaturnya, katanya di gedung Manggala Wanabhakti, Departemen Kehutanan, kemarin.

Pimpinan KPK Tidak Perlu Orang Hukum

Antikorupsi.org, Denpasar (Rabu, 25 Juli 2007) - Meskipun proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih separuh jalan. Sejumlah kalangan mulai memberikan rekomendasi mengenai kriteria pimpinan KPK periode 2007-2011.

Terjadi Penyimpangan Distribusi Buku Pelajaran

Buku murah tidak diterima siswa.

231 Peserta Lolos Seleksi KPK Tahap Kedua

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin mengumumkan nama 231 peserta yang lolos seleksi pembuatan makalah. Pengumuman itu disampaikan Ketua Panitia/Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi di Hotel Borobudur, Jakarta.

Subscribe to Subscribe to