Fatwa haram rokok dan golput menimbulkan kontroversi di masyarakat. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa yang mengharamkan korupsi. Di dalam musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M, fatwa itu diputuskan.
Silahkan klik disini untuk mengunduh file keputusan fatwa tersebut...
Komisi Pemberantasan Korupsi harus memproses hukum semua anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terlibat dalam perkara korupsi yang dilakukan anggota Komisi IV DPR Sarjan Tahir.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil dua anggota Komisi Haji yang diduga menerima gratifikasi biaya perjalanan ibadah haji. ”Paling cepat Kamis yang akan datang,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro setelah menerima Indonesia Corruption Watch di gedung DPR kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menduga 70 persen upah pungut pajak daerah mengalir ke beberapa pejabat. Dari hasil pemaparan internal KPK terhadap kasus ini, diperoleh data bahwa upah pungut diambil sebanyak 5 persen dari total pajak yang dipungut.
Jaksa Agung Hendarman Supandji telah menyetujui penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi penjualan dua unit tanker raksasa (VLCC) milik Pertamina. Persetujuan itu telah diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, Senin lalu. ”Sudah disetujui, tapi belum dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)," kata Marwan di Jakarta kemarin.
Kasus Korupsi Sisminbakum
Batas waktu Kejaksaan Agung terhadap izin berobat pengusaha Hartono Tanoesoedibjo di Singapura, tampaknya, akan molor lagi. Upaya korps adhyaksa menghadirkan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) itu sebagai saksi kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) kembali terbentur.
Diduga Terima Suap Dana Dekonsentrasi
Rapat koordinasi (rakor) membahas pertanggungjawaban dana dekonsentrasi 2008 yang diikuti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berbuntut perkara hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa peserta rapat karena diduga memberikan uang suap untuk memuluskan pencairan dana dekonsentrasi 2009.
Bagi PNS (pegawai negeri sipil) dan TNI, tulang punggung birokrasi, remunerasi menjadi sebuah kata kunci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2005, salah satu di antara dua arti remunerasi adalah imbalan. Dicontohkan dalam kamus tersebut: Pemerintah menetapkan peraturan khusus mengenai remunerasi kepada pegawai negeri.
Dalam audit 2006, BPK menemukan sejumlah transaksi janggal di Indover yang berpotensi merugikan BI sebagai induk usaha senilai US$ 809 juta dan Rp 109 miliar.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berjanji akan merevisi ketentuan mengenai upah pungut pajak. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hal tersebut.
