Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mulai menggeledah kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, kemarin, sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Sugiono kemarin, penggeledahan ini untuk mencari barang bukti. Penggeledahan ini terkait dengan tertangkapnya dua staf Departemen Tenaga Kerja oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Ciputra, 29 Januari lalu.
Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (2/2), berkeinginan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Mereka tidak ingin pembahasan RUU ini terlalu dipaksakan, sementara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum diimplementasikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan pemerintah membuat kebijakan kreatif untuk lebih mengefektifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di DPR. Hal itu karena konsentrasi sebagian besar anggota legislatif saat ini telah dicurahkan ke pemilihan umum sehingga pembahasan peraturan itu dikhawatirkan tidak akan selesai hingga batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yaitu 19 Desember 2009.
Tak Muncul, Hartono Tanoe Terancam Jadi Tersangka
Kesabaran Kejaksaan Agung terhadap pengusaha Hartono Tanoesoedibjo, tampaknya, mulai menipis. Alasan sakit yang dijadikan dalih untuk tidak memenuhi panggilan tim penyidik disebut hanya mengada-ada.
Bola kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sampit, Kalimantan Tengah, bakal semakin panas. Kejaksaan Agung sedang mendalami adanya keterkaitan pejabat PLN dalam korupsi senilai Rp 69,371 miliar itu.
Untuk Amandemen Aturan Japung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas waktu tiga bulan kepada Departemen Dalam Negeri untuk mengamandemen Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2002 tentang jasa pungut. Hal itu diperlukan agar para pejabat tidak mendapatkan peluang menangguk aliran jasa pungut pajak daerah lagi.
Anggota DPRD menerima upah pungut karena merasa ada dasar hukumnya.
Indonesia Corruption Watch mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dan menindak orang yang tidak berhak menerima upah pungut pajak daerah, bukan sekadar melakukan amendemen terhadap peraturannya. "Sebab, amendemen hanya wilayah pencegahan," ujar peneliti hukum ICW, Febridiansyah, kemarin.
Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU itu sebelum April, atau sebelum pemilu legislatif. Pansus masih akan mengundang sejumlah ahli dan pihak terkait untuk dimintai masukan.
