Peruntukan dan Fungsi Tidak Jelas

Anggaran Pemilu 2009 yang mencapai Rp 13,5 triliun diduga terindikasi penyimpangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) kemarin (5/2) menyatakan, ada sejumlah proyek dalam anggaran Komisi Pemilihan Umum itu yang janggal. Sebab, peruntukan dan fungsinya tidak jelas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin dengan ketidakberesan pengelolaan dana haji di Departemen Agama (Depag). Karena itu, delapan anggota KPK mendatangi gedung Depag kemarin. Mereka membahas kerja sama untuk memperbaiki mekanisme pencegahan korupsi di departemen yang dipimpin Maftuh Basyuni tersebut.

Pengusaha Hartono Tanoesoedibjo kembali mengajukan permintaan kepada Kejaksaan Agung. Pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM itu meminta perubahan jadwal pemeriksaan dirinya di Gedung Bundar.

Mahkamah Agung (MA) merespons positif hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal buruknya kinerja pengadilan. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu menganggap hasil survei KPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andriani Nurdin mengakui masih adanya praktik percaloan, khusus untuk perkara tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas atau tilang. Terkait dengan hal itu, PN Jakpus segera melakukan otomatisasi pelayanan sidang tilang mulai pekan depan.

Dua anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Yusuf E Faisal dan Sarjan Tahir, saling memberikan keterangan berbeda saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/2), dengan terdakwa Direktur Utama PT Chandratex Indoartha Chandra Antonio Tan.

Jaksa menahan Made Astawa Rai, Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kamis (5/2). Astawa ditahan di Rumah Tahanan Salemba setelah diperiksa selama sekitar sembilan jam.

Tersangka korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum, Syamsuddin Manan Sinaga, mengembalikan uang Rp 66,9 juta. Uang tersebut dikembalikan melalui jaksa di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Tersangka korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum, Syamsuddin Manan Sinaga, mengembalikan uang Rp 66,9 juta. Uang tersebut dikembalikan melalui jaksa di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Tingkat kecenderungan terjadinya suap maupun korupsi di instansi publik seluruh Indonesia masih tergolong tinggi. Hasil penelitian tentang indeks suap yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) terhadap 15 layanan publik di Indonesia memperlihatkan hal itu. ''Hampir semua instansi masih banyak terjadi suap maupun korupsi,'' kata Communication Officer TII Dwipoto Kusumo saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos tadi malam.