Departemen Siap Bicara Biaya Haji

Departemen Agama masih mencari format untuk memudahkan pembuatan paspor.

Departemen Agama siap berbicara terbuka dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal biaya penyelenggaraan haji. "Departemen siap. Menteri bahkan siap nemenin," kata Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Abdul Ghafur Djawahir di kantornya kemarin.

Polisi Start Penyidikan; Ketegangan Antara Polri dan KPK Belum Mereda

Rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antarlembaga penegak hukum yang dipimpin Presiden SBY pada Senin (13/7) ternyata belum bisa meredakan ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kemarin (14/7) Polri dilaporkan nekat mulai menyidik kasus yang melibatkan oknum KPK.

KPK Tetap Harus Bekerja Normal

Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tetap bekerja normal dan tidak terpengaruh dengan hasil rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Presiden dan sejumlah lembaga negara, yang mungkin dapat melemahkan komisi itu. KPK bersifat independen.

Pungutan Keluhan Utama Penerimaan Siswa Baru

Pungutan muncul karena sekolah punya posisi tawar tinggi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pungutan masih menjadi keluhan utama dalam penerimaan siswa baru. "Sebanyak 90 persen pengaduan berkaitan dengan pungutan," kata peneliti ICW, Febri Hendri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.

Kasus Cessie Bank Bali; PN Jaksel Kirimkan PK Joker ke MA

Langkah Djoko Sugiarto Tjandra alias Joker mengajukan peninjauan kembali (PK) mulai direspons. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengirimkan permohonan PK terpidana kasus korupsi dana hak tagih (cessie) Bank Bali itu ke Mahkamah Agung (MA).

Laporan Dana Kampanye Dinilai Meragukan

”Serahkan ke kantor akuntan publik untuk dinilai kebenarannya.”

Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga penggiat antikorupsi, menilai laporan dana kampanye tiga calon presiden-wakil presiden meragukan dan penuh manipulasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan bahwa para calon diduga memanfaatkan berbagai celah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. “Dugaan kami, para calon memalsukan sebagian nama penyumbang dana kampanye,” kata Fahmi saat dihubungi kemarin.

Pernyataan Yudhoyono soal Korupsi Dikecam

Kalangan aktivis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berfokus menindak kasus-kasus korupsi. “Peran penting KPK adalah untuk melakukan represi terhadap koruptor agar timbul efek jera,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki kepada Tempo kemarin.

Kasus Mobil Pemadam; KPK Akan Periksa Mardiyanto

“Kapasitas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah."

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Menteri dalam Negeri Mardiyanto, Selasa pekan depan. Mardiyanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Akhiri Kontroversi PK Jaksa

Keputusan hakim Mahkamah Agung dinilai bisa mengakhiri kontroversi Peninjauan Kembali jaksa.

KONTROVERSI tentang boleh dan tidaknya jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terus mengemuka. Namun kontroversi tersebut dapat diakhiri oleh putusan hakim agung Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Pertanggungjawaban Hakim Soal Putusan PK Jaksa di Jakarta, Selasa (14/7).

Darmawati Mengaku Menyesal Menolong Hontjo

KEPALA Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Tanjung Priok Departemen Perhubungan (Dephub) Darmawati Dareho menyesal telah menjadi perantara uang antara Hontjo Kurniawan dan anggota Panitia Anggaran DPR Abdul Hadi Djamal. "Pertolongan yang saya kasih berujung kepada tindak pidana. Sungguh saya menyesal," kata terdakwa kasus dugaan suap pada proyek pembangunan dermaga di wilayah Timur Indonesia tersebut seraya menangis.

Subscribe to Subscribe to