Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan agenda pemberantasan korupsi. Presiden diminta memanggil Kepala Polri dan KPK terkait dugaan adanya persaingan kedua lembaga itu pascapenangkapan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar.
Bangsa ini harus optimistis bahwa mafia peradilan bisa dihapuskan. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.
Kamis, 9 Juli 2009 pukul 10.30, Koalisi Pemantau Peradilan yang diwakili oleh Emerson Yuntho dan Febri Diansyah mendatangi Badan Legislasi DPR untuk menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) versi Masyarakat. RUU ini merupakan naskah tandingan atau alternatif terhadap RUU Tipikor yang juga telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Mei 2009 lalu. Koalisi diterima oleh Mutamimul Ula (anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS) dan yang bersangkutan menyatakan melelui sekretaris Badan legislasi akan mendistribuisikan dan mempelajari RUU yang dibuat oleh Koalisi ke anggota Badan Legislasi DPR.
Serangan yang ditujukan untuk pelemahan KPK akhir-akhir ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Setidaknya lembaga antikorupsi internasional yang berpusat di Berlin, Transparency International (TI) telah mengeluarkan sikapnya. TI merilis sikapnya dalam bentuk press relese yang dimuat di website resminya. Press release tersebut berjudul:
Kejaksaan mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari Rp1,134 triliun.
DALAM satu semester tahun 2009, periode Januari hingga Juni, kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani dan menindak sebanyak 832 perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. Sebanyak 549 perkara korupsi telah dilimpahkan ke pengadilan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak kepolisian. Waktu pertemuan dengan Polri belum bisa dipastikan, namun KPK memastikan jika dialog tatap muka tersebut dilangsungkan bukan untuk meluruskan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, semisal isu penyadapan.
“Besar kemungkinan, jumlah yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari sebenarnya.”
Pasangan calon presiden-wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto paling banyak mengumpulkan dana kampanye dibanding kandidat lain.
Hontjo Kurniawan, terdakwa penyuap anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal, dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.
Setahun lebih sedikit, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara di tingkat rapat kerja antara Komisi I DPR dan pemerintah, dalam hal ini dipenjurui Departemen Pertahanan, dinyatakan selesai pada Kamis, 25 Juni lalu.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menegaskan, pemerintah tidak akan memereteli kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama terkait dengan kewenangan penuntutan.
