Departemen Agama menghitung dari harga kontrak, bukan dari selisih harga.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, dugaan korupsi tersebut adalah penggelembungan biaya penerbangan dan biaya operasional dalam negeri dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun.
| File presentasi ICW |
Upaya pemerintah mendamaikan ketegangan antarpenegak hukum diharapkan tak akan melemahkan pemberantasan korupsi. "Jangan sampai menghilangkan upaya pemberantasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho. Pernyataan itu menanggapi rapat koordinasi yang digelar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Perpu dikeluarkan jika Undang-Undang Tipikor tak rampung.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian.
Penyidik Polri tengah mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berjuang menghadapi sakratulmaut. Bukan tidak mungkin, ”malaikat maut” segera mencabut nyawa KPK, lembaga yang ditakuti dan dibenci para koruptor.
Janji Perbaiki, Pelayanan di Penjara Malah Jeblok
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan atas pelayanan di penjara. Pasalnya, hasil survei integritas yang dilaksanakan oleh KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lembaga tersebut justru jeblok. Lembaga yang menaungi penjara di seluruh Indonesia itu lantas menjanjikan perbaikan dalam satu semester.
Pembahasan setelah DPR baru dibentuk.
Koalisi Pemantau Peradilan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi versi masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan ini bakal menjadi pembanding dari draf RUU versi pemerintah. "RUU ini diharapkan bisa menjadi masukan sekaligus komparasi," kata juru bicara Koalisi, Emerson Yuntho, saat menyerahkan draf RUU tersebut di gedung DPR kemarin.
Penijauan Kembali oleh jaksa dinilai tidak ada dalam ketentuan hukum formil.
Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menilai Kejaksaan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pasalnya, dalam ketentuan hukum formil tidak diatur bahwa jaksa bisa mengajukan PK. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bisa memproses PK yang diajukan jaksa.
SISTEM Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sebagai sistem pendaftaran badan usaha secara online merupakan sistem sederhana dan tidak kompleks. Investasi untuk pembangunannya hanya membutuhkan dana sekitar Rp500 juta. Hal itu disampaikan Budiyuwono, saat memberikan kesaksian pada sidang dugaan korupsi Sisminbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/7).
TRANSAKSI suap berpotensi besar terjadi dalam pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), Kamis (9/9).
