Unsur ”merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan korupsi pengadaan floating crane PT Bukit Asam dipertanyakan. Menurut direksi PT Bukit Asam, pengadaan jasa bongkar muat batu bara dengan floating crane tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tiga institusi pemerintahan, yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, sepakat membuat tim dan kesepakatan bersama untuk membenahi Pengadilan Pajak. Pembenahan itu, antara lain, terkait dengan perekrutan dan pengawasan terhadap hakim serta transparansi proses sidang dan putusan Pengadilan Pajak.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (28/4) di Jakarta, memutuskan untuk menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK.
Pemberi Suap dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Belum Tersentuh
KompasKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan perkara dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004.
Anggota Komisi III DPR meminta KPK tak pilih kasih dengan hanya menyidangkan empat anggota DPR periode 1999-2004 yang disebut sebagai penerima. KPK juga harus mengungkapkan pemberi suap.
Ada dua kegiatan pada Rabu, 21 April, terkait peniup peluit. Pertama, penganugerahan Whistleblower Award oleh Komunitas Pengusaha Antisuap kepada Susno Duadji. Kedua, seminar ”Pemberlakuan Mekanisme Pembuktian Terbalik dan Perlindungan Whistleblower” di Universitas Indonesia.
Wakil Presiden Simbol Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (29/4) ini, dijadwalkan meminta keterangan dari mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya dimintai keterangan terkait kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century.
Menkum HAM Patrialis Akbar diusulkan untuk memimpin panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama pansel disampaikan kepada presiden awal pekan ini dan tinggal menunggu ditandatangani.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan hal itu di Istana Negara, Jakarta, kemarin. ''Ketuanya saya, mengusulkan menteri hukum dan HAM untuk (pansel) KPK,'' kata Djoko.
Pelaku Korupsi Tak Layak Diistimewakan
Peresmian rumah tahanan (rutan) kelas 1 khusus tindak pidana korupsi (tipikor) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta, menuai kritik. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menganggap keberadaan rutan khusus tersebut tidak tepat sasaran. Sebab, kejahatan korupsi tidak berbeda dengan kejahatan lain.
''Itu hanya beda kualifikasi. Satu membunuh, satu korupsi, mencopet, mencuri. Tapi, sama saja, maling juga semua itu. Mengapa harus diistimewakan?'' kata Akil di gedung MK, Jakarta, kemarin (28/4).
Kemenag Dituntut Audit Kenaikan BPIH
Rencana pemerintah menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) USD 131 atau setara dengan Rp 1,2 juta kembali menuai penolakan. DPR bahkan merekomendasikan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Kementerian Agama (Kemenag) terkait dengan rencana kenaikan tersebut.
''Harus diaudit karena saya memiliki temuan banyak markup biaya haji yang merugikan jamaah haji,'' kata anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi di gedung DPR kemarin (28/4).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Misbakhun sudah tiga hari menjadi tahanan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Komisaris PT Selalang Prima Internasional itu disangka memalsukan dokumen untuk pengajuan L/C ke Bank Century senilai USD 22,5 juta. Salah seorang inisiator hak angket Century itu terancam hukuman delapan tahun penjara.
