Mahfud M.D saat Konferensi ke-7 Hakim MK Se-Asia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan hingga kini mampu mempertahankan independensi dan tidak terpengaruh campur tangan pihak luar. Ketua MK Mahfud M.D. mengatakan, presiden juga tidak pernah mengintervensi mahkamah.

"Presiden pun sama sekali tidak berusaha mengintervensi MK walaupun sebenarnya banyak perkara di MK soal kementerian presiden, baik judicial review maupun pemilu legislatif dan kepala daerah," ungkap Mahfud dalam pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim MK Se-Asia di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Perseteruan Yusril Ihza Mahendra dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berlanjut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), mantan Menkeh dan HAM tersebut melaporkan para pejabat Kejagung atas tuduhan berbuat tidak menyenangkan.

Kemarin (13/7) Yusril memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri. Tokoh Partai Bulan Bintang itu diperiksa sebagai saksi pelapor. Dia datang sekitar pukul 10.00, lalu meninggalkan Mabes Polri sekitar pukul 15.45.

Majelis Hakim Tipikor saat Sidang Anggodo
Sidang terdakwa dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggodo Widjojo, kembali dilangsungkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (13/7). Sidang tersebut memberikan angin segar bagi kubu Anggodo.

Hari ini, tepat 5 hari sejak peristiwa kekerasan bersenjata yang menimpa Anggota Badan Pekerja ICW, Tama Satrya Langkun. Terkait peristiwa tersebut, banyak pihak telah turut ambil bagian dan memberikan dukungan. Baik kepada korban dan keluarga korban maupun kepada ICW dan gerakan masyarakat untuk pemberantasan korupsi.

Bertemu LSM-Aktivis Antikorupsi, Kapolri Segera Beberkan Investigasi

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan sinyal positif atas pengusutan dugaan transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah perwira tinggi (jenderal) polisi. Ketika menerima sejumlah tokoh LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan aktivis antikorupsi kemarin (12/7), Kapolri berjanji segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus itu.

Diduga Korupsi Proyek RISI-CIS

Pejabat PT PLN yang terseret kasus dugaan korupsi bertambah. Setelah mantan General Manager (GM) PLN Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono mendekam di penjara karena dugaan korupsi, kali ini giliran mantan General Manager PLN Lampung Budi Harsono yang terjerat kasus serupa.

Kemarin (12/7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Budi setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Rencana Induk Sistem Informasi-Customer Information System (RISI-CIS).

Terima Suap dari Anggodo dalam Kasus Alih Fungsi Hutan

Satu per satu terdakwa kasus korupsi alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api dijatuhi hukuman. Setelah terpidana Yusuf Erwin Faisal dijebloskan ke penjara, kali ini mantan anggota Komisi IV DPR yang kerap disebut trio gegana menghadapi vonis. Kemarin (12/7) trio yang terdiri atas Azwar Chesputera, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluasa itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Telusuri Penyuapan dalam Penjualan Saham KPC

Kejaksaan Agung serius menindaklanjuti tindak pidana korupsi lain yang muncul dalam penyidikan kasus korupsi dana penjualan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tim penyidik menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana yang terkait dengan tindak pidana penyuapan.

Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Korupsi Sisminbakum

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menepati janji untuk memenuhi panggilan para penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (12/7). Yusril hadir di Gedung Bundar sekitar pukul 10.30 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum).

Terdakwa hakim nonaktif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim kembali membantah keterlibatan dirinya dalam perkara suap dengan pengacara Adner Sirait. Ibrahim justru menuding rekannya, Santer Sitorus, hakim anggota dalam perkara sengketa tanah antara PT Sabar Ganda milik tersangka D.L. Sitorus dan Pemprov DKI, mengatur skandal suap itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibrahim dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin (12/7). "Saya tidak mengerti," paparnya di hadapan majelis hakim.