Rekomendasi Pansus Century semakin tak terdengar. Ini karena Tim pengawas (Timwas) yang dibentuk DPR untuk memantau penyelesaian skandal bailout Rp 6,7 triliun itu kian tidak bergereget.

Meski mengakui tensi pengawasan menurun, Ketua Timwas Marzuki Alie tak mau disalahkan. ''Pimpinan timwas memang bergantian. Pergantian dari Pak Pram (Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Red) ke saya belum diinfokan kepada saya karena masa reses,'' katanya saat dihubungi kemarin (20/7).

MENJELANG pemilihan Gubernur Bank Indonesia, Partai Golkar didesak untuk tidak memilih Darmin Nasution, calon tunggal yang diajukan istana. Sebab, Darmin dianggap masih berkaitan dengan skandal Bank Century sebagaimana hasil pansus hak angket DPR.

Warnai Alotnya Pembahasan BPIH 2010

BANYAK faktor yang melandasi alotnya pengambilan keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini. Itu diduga terkait penyelenggaraan haji yang identik dengan pengelolaan dana superbesar. Posisi terakhir, rekening menteri agama yang menampung dana haji 2010 mencapai Rp 22 triliun.

Desak Perluas Kewenangan PPATK

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai oleh berbagai kalangan sangat lemah. Sejumlah aktivis mendesak DPR agar memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada lembaga tersebut dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

HINGGA kini, pembahasan soal RUU PPTPU antara pemerintah dan DPR terus berjalan. Pansus RUU PPTPU telah menyepakati bahwa saat ini PPATK bisa merekomendasikan penyadapan dan meminta pemblokiran rekening tertentu kepada suatu bank.

''Saya dan anggota panja DPR untuk RUU itu sepakat bahwa peran dan eksistensi PPATK harus terus diperkuat dari waktu ke waktu,'' kata Bambang Soesatyo, anggota Pansus RUU PPTPU, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (19/7).

Mabes Polri bergeming atas usul sejumlah aktivis agar dilakukan penyelidikan ulang terhadap dugaan rekening tidak wajar milik perwira (jenderal) polisi. Tetapi, Korps Bhayangkara telah memastikan tidak akan meminta pihak luar, termasuk auditor, untuk mengusut transaksi rekening perwira.

''Kami berpijak pada undang-undang saja. Tidak ada keharusan untuk melibatkan pihak luar atau auditor di luar Polri,'' ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kemarin (20/7).

Saksi Meringankan dalam Kasus Sisminbakum

Mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan amunisi agar bisa lolos dari jerat kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Dia berencana menghadirkan para menteri era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi-saksi meringankan.

"Terutama sekali, para anggota kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati," kata Yusril setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, kemarin (20/7).

Hakim Putuskan Panggil Antasari Azhar

Sidang kasus Anggodo Widjojo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (20/7) diwarnai kejadian mengejutkan. Anggodo tiba-tiba mendatangi mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Wisnu Subroto yang sedang memberikan kesaksian, lalu mencium tangan karibnya itu.

KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan meletakkan jabatan pada Oktober 2010. Seiring dengan akan habisnya masa jabatan Kapolri ini, ''uji kelayakan" terhadap sosok kandidat Kapolri mendatang secara tidak langsung telah bergulir. Komisi III DPR (bidang hukum) gencar melacak dan mempertanyakan transparansi rekening para kandidat (Jawa Pos, 20 Juli 2010).

Jakarta, 20 Juli 2010
Lamp   : 2 berkaS

Kepada Yth.
Bapak Ifdal Kasim
Ketua Komnas HAM
Di Jakarta

Perihal : Permintaan Monitoring Penanganan Kasus Penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi, Tama S Langkun
Dengan hormat,
Upaya penanganan kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun telah memasuki 2 (dua) minggu sejak kejadian. Namun pihak kepolisian hingga saat ini belum menemukan siapa pelaku maupun apa motif dibalik penganiayaan terhadap aktivis antikorupsi tersebut.