Pilkada langsung yang berlaku di Indonesia sejak 2005 telah melahirkan anomali dalam praktik demokrasi lokal. Premis yang menyebutkan bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang menurun nyatanya tidak berlaku dalam konteks Indonesia.

Korupsi justru kian meningkat pasca- pelaksanaan pilkada langsung. Data kuantitatif Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, sejak 2005, terdapat 40 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati yang menjadi terpidana kasus korupsi.

"Kami melihat ada tabir yang mesti dibuka," kata politikus Senayan.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman, keduanya mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, masih mungkin diproses secara hukum. Syaratnya, ada bukti baru tentang keterlibatan mereka dalam kasus mafia hukum dengan aktor Gayus Halomoan Tambunan, tersangka kasus korupsi serta pencucian dan penggelapan uang.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui pernah menyatakan ada rekaman berisi percakapan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja dan Ari Muladi. "Saya tidak ada komentar. Saya mengatakan dulu ada," katanya di Kejaksaan Agung kemarin.

Kepolisian dan Kejaksaan sebelumnya mengaku mengantongi bukti rekaman 64 kali percakapan telepon antara Ade dan Ari. Rekaman itu disebut-sebut menjadi bukti kepolisian dalam menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tahun lalu. Adapun Ari Muladi saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sekretariat ICW Jl Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan. Jum'at 23 Juli 2010. Pukul 19.00 WIB  - selesai.

Kementerian beranggapan, wajar menggunakan dana jemaah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji. Koordinator Pusat Data dan Analisa ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan hingga saat ini Badan Pemeriksa hanya mengaudit sebatas penyajian laporan keuangan. “Badan Pemeriksa belum pernah melakukan audit investigatif terhadap realisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama,” kata Firdaus Ilyas dalam keterangan pers di kantornya kemarin.

Terpilih secara mufakat meski dengan catatan.

Calon tunggal Darmin Nasution tadi malam terpilih secara mufakat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Penetapan Darmin tak jadi dilakukan lewat voting.

Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara bulat menetapkan Darmin, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior dan pejabat sementara Gubernur BI, sebagai pemimpin bank sentral.

“Dalam hukum tidak ada tawar-menawar.”

 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari mengakui pertemuannya dengan Hary Tanoesoedibjo berkaitan dengan kasus korupsi proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Menurut Amari, dalam pertemuan itu,Hary menanyakan kemungkinan ia mengganti kerugian negara akibat proyek tersebut.

Amari membela diri dengan menjelaskan bahwa selama ini ada kebijakan internal di Kejaksaan Agung, jika kerugian negara dibayar pada proses penyidikan, hal itu akan meringankan, dan tersangka bisa tidak ditahan.

Untuk Bongkar Rekening Gendut Jenderal Polisi

Penyelidikan kasus rekening gendut kepolisian yang tidak menyentuh level jenderal membuat kecewa ICW (Indonesia Corruption Watch). Kemarin (22/7) LSM yang memublikasikan kali pertama kasus itu mengajak para anggota DPR memberikan dukungan untuk terus membongkar kasus tersebut.

Kapolri Minta Satgas Mafia Pelajari Laporan

Polemik seputar pembubaran tim independen yang mengusut kasus mafia pajak direspons dingin oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Kemarin (22/7) orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu meminta semua pihak menunggu proses sidang para tersangka kasus Gayus Tambunan.

Menyusul desakan beberapa kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut kebenaran isu dugaan suap Rp 25 miliar Kementerian Agama kepada anggota panitia kerja (panja) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Namun, pengusutan itu tetap menunggu laporan resmi dari masyarakat.

''Apabila ada info itu (dugaan korupsi Kemenag), akan ditindaklanjuti jika datanya valid,'' ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi. S.P. kemarin (22/7).