Badan Kehormatan (BK) DPR kemarin memanggil para anggota dewan yang diduga bermasalah. Di antara empat yang dipanggil, dua orang mangkir. Mereka adalah Nurdin Tampubolon (Partai Hanura) dan Izzul Islam (PPP). Keduanya dilaporkan terlibat dugaan kasus pemalsuan ijazah.

Khusus Izzul Islam telah menerima vonis bersalah dari PN Mataram. Saat ini, melalui pengacaranya, dia sedang mengajukan banding atas putusan tersebut. Terhadap pemanggilan BK kemarin, mantan bupati Lombok Barat itu mengajukan izin tertulis tidak bisa hadir.

Dana Komunikasi Intensif untuk Serap Aspirasi

Reses bagi anggota DPR merupakan masa bergelimang anggaran. Setiap melakukan kunjungan kerja pada masa ini, setiap anggota akan mendapat dana komunikasi intensif. Besarnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 103 juta per anggota setiap reses.

"Notabene, dana ini akan masuk ke kantong pribadi angota DPR," sorot Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (22/7). Menurut dia, anggaran untuk upaya penyerapan aspirasi itu terus berlipat-lipat.

Peringatan ulang tahun ke-50 kejaksaan menjadi momentum bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mengingatkan kinerja jaksa-jaksa. Salah satunya, mengedepankan orientasi kerja pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

''Tuluslah dalam bekerja serta tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita,'' ujar Hendarman saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa di Kejaksaan Agung kemarin (22/7).

Upaya penyadaran soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota dewan yang bandel mulai menuai hasil signifikan. Empat anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) kemarin (22/7) menyerahkan 26 LHKPN anggota fraksinya.

Empat anggota FPAN itu adalah Ahmad Rubai, A. Bakri, Viva Yoga Mauladi, dan Dewi Coryati. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar.

Pertemuan pengusaha Hary Tanoesoedibjo dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) M. Amari bisa berbuntut panjang. Itu terjadi jika jajaran pengawasan Kejaksaan Agung menilai ada penyimpangan terkait pertemuan itu.

''Kalau ada indikasi perbuatan tidak terpuji, itu akan menjadi domain was (pengawasan, Red),'' kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Marwan Effendy setelah upacara peringatan ke-50 Hari Bhakti Adhyaksa di Kejagung kemarin (22/7).

Jika Jadi Terdakwa Century, Mundur dari Gubernur BI

Setelah melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) selama dua hari, akhirnya tadi malam Komisi XI DPR secara aklamasi memilih Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode lima tahun mendatang.

Ketetapan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2010, yang harus dibayar oleh para jemaah haji senilai US$3.342 dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai sebuah kebohongan besar dan manipulasi yang terjadi untuk kesekian kalinya.

Menurut koordinator monitoring anggaran ICW, Firdaus Ilyas, ongkos naik haji tahun 2010 justru mengalami peningkatan yakni sebesar US$330. Karena seharusnya masing-masing jemaah haji hanya membayar US$3.000.

Rilis Media, dalam Audiensi dengan Fraksi PDIP DPR 22 Juli 2010

Pihak Mabes Polri pada Jumat (16/7) lalu telah mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening mencurigakan perwira Polri. Hasilnya sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan wajar. Selebihnya sudah diproses pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang meninggal. Adapun sisanya masih diteliti.

Tim independen yang mengusut kasus mafia pajak Gayus Tambunan sudah dibubarkan. Namun, itu masih menyisakan kontroversi. Sebab, keterangan pihak Mabes Polri soal kehadiran satgas dan Menko Polhukam dibantah.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana menyesalkan keterangan Mabes Polri yang menyebutkan kehadiran dirinya dalam pembubaran tim. ''Informasi itu tidak akurat dan keliru,'' ujar Denny kemarin (21/7).

Sidang PK SKPP Bibit-Chandra

Kejaksaan terus berupaya mengajukan PK (peninjauan kembali) atas pembatalan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah untuk bisa lolos di Mahkamah Agung. Karena itu, sebagai pemohon PK, jaksa berencana menghadirkan saksi ahli untuk mendukung memori PK yang telah disusun.