Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan, Senin (4/4). Soetrisno Bachir menjalani pemeriksaan selama sekitar 3,5 jam.

”Diperiksa sebagai saksi dalam kaitan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan wabah flu burung tahun 2006 dengan tersangka Ratna Dewi Umar,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menuding jaksa Cirus Sinaga aktif menjadi mafia di kejaksaan. Cirus banyak memberikan keterangan berbeda jika dibandingkan dengan pihak lain dalam penanganan kasus mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan.

Bagaimana sekarang judulnya Ibu Miranda (Goeltom). Ternyata Ibu Miranda, kan, juga tidak diapa-apakan.... Tidak sesuai judul,” kata Paskah Suzetta, anggota Fraksi Partai Golkar DPR periode 1999-2004, Jumat (18/3) di Jakarta. Paskah adalah salah seorang tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Masyarakat harus aktif mengawasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menarik draf RUU itu dari Sekretariat Negara menunjukkan, pemerintah tidak punya konsep dan komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi.

Entah apa yang ada di pikiran Ketua DPR Marzuki Alie ketika melontarkan pernyataan kontroversialnya: ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” (Kompas, 1/4/2011).

Sebagai elite, seharusnya Marzuki paham, anggaran yang digunakan untuk membangun gedung DPR berasal dari pajak rakyat. Ibaratnya, sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat, rakyat telah membayar pajak untuk negara ini.

Masyarakat punya peran penting sebagai pengawas dana pendidikan. Kewenangan itu dimiliki oleh orangtua siswa dan dilegalkan dalam bentuk komite sekolah, yang berhak mengawasi pengelolaan dana-dana sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang dihimpun dari masyarakat. Namun, ketika peran komite sekolah mandul, orangtua siswa tidak boleh lantas berdiam diri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN Kesejahteraan menyomasi Ketua DPR dan Sekretaris Jenderal DPR secara terbuka. Gabungan beberapa lembaga swadaya masyarakat ini memberi waktu 7 x 24 jam kepada Ketua DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan Sekjen DPR untuk menghentikan rencana pembangunan gedung DPR serta meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 1,138 triliun menuai penolakan dari publik. Hasil jajak pendapat ini, misalnya, mengungkap mayoritas responden (82,2 persen) tidak menyetujui rencana tersebut. Tampaknya, wakil rakyat yang selama ini dicitrakan kurang aspiratif terhadap kepentingan dan suara rakyat menjadi pemicu ketidaksetujuan publik terhadap apa saja yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat yang dinilai berlebihan.

Peradilan pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Hak dan martabat kemanusiaan segenap warga masyarakat dijamin secara tertulis dalam konstitusi negara dan perangkat undang-undang lainnya. Entitas peradilan pidana berkorelasi dengan kewibawaan negara dalam menegakkan keadilan hukum. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana.

KEWENANGAN staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku saksi ahli ataupun pendamping saksi ahli dalam sidang tindak pidana korupsi sering dipertanyakan oleh penasihat hukum terdakwa, dengan selalu menyatakan bahwa yang berwenang adalah staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walaupun sejatinya penasihat hukum sudah tahu bahwa yang dipertanyakan itu tidak memengaruhi vonis hakim atas tuntutan jaksa.