Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang belum perlu saat ini. Undang-undang yang berlaku sekarang, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, dinilai masih memadai.

”Sikap KPK sampai hari ini adalah UU Tipikor itu belum perlu direvisi, demikian juga UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah masuk Prolegnas belum perlu direvisi,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/3).

Komisi Pemberantasan Korupsi memperlakukan berbeda mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Hari merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Tidak seperti tersangka lain yang ditahan KPK, purnawirawan jenderal ini diangkut tidak dengan mobil tahanan saat datang ke KPK untuk diperiksa dan saat diantar kembali ke rumah tahanan, Rabu (30/3).

Hari ditahan KPK sejak 25 Maret lalu dan ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Saat itu pun ia juga tidak dibawa dengan menggunakan mobil tahanan.

Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersikeras melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,168 triliun. Mereka menuding ada pihak yang bersekongkol dalam pengerjaan proyek pembangunan gedung baru.

”Yang membuat kami curiga adalah ada yang begitu ngotot untuk terus membangun gedung baru,” kata Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia saat bertemu pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Rabu (30/3). Sebastian datang bersama sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat lain.

Di tengah maraknya dugaan korupsi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberangkatkan 148 pejabat, kepala kecamatan, dan kepala desa untuk berwisata rohani ke Jerusalem dan Mekkah.

Keberangkatan mereka dilakukan bergelombang, pada Kamis (24/3), Sabtu (26/3), dan pertengahan April nanti.

Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mintra) Jeremia Damongilala, Rabu (30/3) di Manado, mengungkapkan, pelesir ke Timur Tengah adalah program dadakan yang dananya tidak tertata dalam APBD 2011. ”Ini kebijakan ibu bupati, saya tidak dapat mencegahnya,” katanya.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji telah meminta bantuan hukum kepada institusi Polri. Dengan bantuan hukum dari Polri, Susno berharap dapat memenangi perkara yang dihadapi saat ini.

Hal itu diungkapkan Susno Duadji di Jakarta, Rabu (30/3). Susno percaya dapat menang dengan pembelaan institusi Polri. ”Pembelaan ini dilakukan oleh institusi, bukan perseorangan. Tentu, institusi tidak akan mempertaruhkan pekerjaannya,” kata Susno.

Pemerintah daerah dinilai punya andil.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, menilai ada kekuranghati-hatian dalam sosialisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Danang, sosialisasi dilakukan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ombudsman menilai ketiga kementerian tersebut tidak memberi waktu yang cukup bagi daerah untuk mensosialisasi peraturan baru soal mekanisme penyaluran dana BOS, yang mulai tahun ini diserahkan langsung ke daerah.

"Setiap masukan dan usulan untuk perbaikan, kita terima,” kata staf presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melemahkan agenda nasional pemberantasan korupsi. Sebab, di dalamnya terkandung sejumlah pasal yang muatannya tak lebih bagus dibanding undang-undang antikorupsi yang sekarang berlaku dan akan direvisi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga relasi sangat kental antara kepentingan bisnis dan politik di daerah rawan menimbulkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah serta pemiskinan sistemik terhadap kesejahteraan rakyat.
Di dalam riset terbaru yang dipublikasikan ICW, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan mengatakan setidaknya ada empat kota yang terindikasi kuat menjalankan tarik-menarik kepentingan bisnis dan politik yakni Semarang (Jawa Tengah), Sukabumi (Jabar), Raha (Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara) dan Samarinda (Kaltim).

Kasus Sistem Komunikasi Radio
Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo Alexander Prayugo divonis 6 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (29/3), Putranefo juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 89,3 miliar.

Rancangan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. RUU tersebut tidak menyebut jelas kewenangan KPK di dalam penuntutan. Penyebutan jelas hanya dalam kewenangan penyidikan kasus korupsi.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengungkapkan hal tersebut, Selasa (29/3), saat ditemui setelah acara Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) di Jakarta. ”Ada satu pasal yang menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan itu ada pada jaksa. Tidak disebutkan KPK. KPK itu bukan jaksa,” kata Romli.