Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengkajinya kembali. RUU Antikorupsi itu bisa cacat metodologis, jika tidak didahului survei publik dan telaah kritis berbagai kalangan.
Hal itu diungkapkan Busyro kepada pers setelah memberikan kuliah umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin (28/3).
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menuturkan, DPR akan menolak usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen, yaitu agar Badan Intelijen Negara berhak menangkap dan memeriksa seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertentu tanpa disertai surat perintah dan keterangan.
Rilis Media
Dalam kondisi pemberantasan korupsi yang melemah dan keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi Pemerintahan SBY, sebuah Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) versi Pemerintah justru sedang disiapkan. Dilihat dari isi RUU, dokumen yang sedang berada di tangan Presiden ini sangat mengkhawatirkan untuk pemberantasan korupsi. Bahkan tidak berlebihan RUU Tipikor ini akan menjadi ancaman bagi upaya pemberantasan korupsi dan nyaris menghilangkan semangat extraordinary/luar biasa pemberantasan korupsi.
Banyak kelemahan, ICW menolak Rancangan Undang-Undang Tipikor.
Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya sembilan kelemahan dalam draf Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang kini berada di tangan Presiden. Temuan itu, menurut lembaga ini, semakin membuktikan bahwa agenda pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mimpi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Semarang, dan Surabaya sudah tidak dibintangi lagi. Artinya, daftar isian tersebut sudah siap dicairkan. "Sekarang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Herry di kantornya akhir pekan lalu.
Kabar mengejutkan datang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin petang. Bupati Eep Hidayat, tersangka dugaan kasus korupsi upah pungut Rp 3,2 miliar, hari ini akan menyerahkan diri dengan datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Besok (Senin) Pak Eep akan berangkat ke kantor Kejati untuk memenuhi proses hukum," kata Ade Mulyawadi, Camat Cipeundeuy, setelah bersilaturahmi dengan Bupati Eep, Asisten I Bidang Pemerintahan, para camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Subang, di rumah dinas bupati, kemarin.
Pengurus kwartir daerah menyayangkan besarnya biaya sosialisasi Undang-Undang Gerakan Pramuka yang diselenggarakan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. "Biaya Rp 5 miliar itu bisa untuk mengadakan 10 kali Jambore Daerah Papua dengan peserta 7.000 pramuka penggalang," kata Ketua Harian Kwartir Daerah Provinsi Papua Amos Asmuruf kemarin.
Warga Bandar Jaya, Lampung Tengah, bersukacita setelah ditangkapnya bekas Bupati Lampung Tengah Andy Ahmad Sampurnajaya, tersangka korupsi dana kas daerah Rp 28 miliar. Mereka menggelar syukuran dengan memotong lima ekor kambing kemarin.
"Kami bersyukur, karena orang yang paling bertanggung jawab atas terpuruknya daerah kami ditangkap, lalu ditahan polisi," kata Sumarsono, Ketua Forum Warga Lampung Tengah, kemarin. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 warga.
Penangkapan dua pejabat PT Telkom dalam kasus korupsi pengadaan bisnis percakapan suara dinilai masih setengah hati. Sebab, Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan-Barat membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menahan terpidana.
Untuk mengefektifkan pengawasan hakim di daerah, Komisi Yudisial perlu perwakilan di daerah minimal di setiap provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk mengakomodasi gagasan tersebut dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial yang sedang dibahas saat ini
