Praktik suap dan korupsi sekecil apa pun harus dipidanakan, terlebih di negara yang sarat korupsi seperti Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak seharusnya dikalahkan masalah biaya dan persoalan administratif lainnya.

”Pasal yang menyatakan korupsi di bawah Rp 25 juta tidak harus dipidanakan sebaiknya dihilangkan dari RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Itu menyalahi prinsip hukum,” kata Guru Besar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, akhir pekan lalu di Jakarta.

Kontroversi pendapat fraksi-fraksi partai politik di DPR soal jadi atau tidaknya pembangunan gedung baru hanyalah drama yang bersifat elitis demi kepentingan kelompok. Semua itu menutupi kelemahan tugas wakil rakyat dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyusun anggaran yang memihak kepentingan rakyat.

Izin presiden untuk memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka atau saksi sebaiknya disederhanakan. Materi perkara dan kelengkapan alat bukti sebaiknya tidak menjadi syarat untuk meminta izin presiden.

”Setkab atau Setneg itu bukan penegak hukum sehingga mereka tidak seharusnya menilai suatu perkara. Kejaksaan Agung juga sebenarnya tidak perlu menyertakan kelengkapan materi perkara untuk meminta izin, cukup kelengkapan administrasi seperti KTP dan sejenisnya,” kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falaakh, Senin (11/4) di Jakarta.

Sukarwo mengakui memang ada yang tidak pas dari sisi etika.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan melakukan evaluasi soal masuknya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur Martono menjadi salah satu komisaris di badan usaha milik daerah PT Petrogas Jatim Utama. "Akan kita evaluasi. Usulan Komisi C (Komisi Keuangan DPRD Jawa Timur) itu bagus. Pasti kita evaluasi," kata Soekarwo kemarin.

Presiden ikut diseret.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menggugat Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru. Gugatan citizen lawsuit--gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara--itu bakal didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin ini.

"Kami menggugat pemimpin DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan juga Presiden. Total sekitar 13 orang," ujar koordinator advokasi dan investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi kemarin.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 tak lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan, bagi pengamat hukum tata negara, Refly Harun, kinerja DPR saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan kinerja DPR periode sebelumnya pada tahun pertama periodenya.

Dewan Perwakilan Rakyat memang sudah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung barunya, yang senilai Rp 1,138 triliun. Meskipun tidak semua fraksi dan anggota DPR sependapat, suara rakyat terasa tak didengar oleh mereka yang mengaku wakil rakyat tersebut. Bahkan, sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran juga seperti angin lalu bagi sebagian besar anggota DPR.

Persoalan hukum dan ekonomi menjadi problem bangsa Indonesia yang tak beranjak baik, berputar-putar di tempat. Mulai era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, desakan masyarakat atas pentingnya negara mengatasi kedua masalah itu tidak dijawab dengan tindakan yang memuaskan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh terlibat dalam aktivitas di perusahaan apa pun. "TNI aktif enggak boleh berbisnis," ujarnya di Jakarta setelah mengikuti acara hari jadi Angkatan Udara kemarin.

Penegasan Purnomo ini disampaikan menanggapi keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb, sebagai Komisaris Utama PT Sarwahita Group Management.

Pernyataan Pers Malang Corruption Watch (MCW) dan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Demi menjaga nama baik Partai Demokrat dimata publik, maka SBY sebagai dewan pembina sebaiknya mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR.

Ada beberapa alasan: