Masifnya penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Ketua DPR Marzuki Alie meminta rencana itu dikaji kembali. Marzuki mempertanyakan kemungkinan gedung yang akan dibangun tersebut sama dengan kantor DPR yang sekarang ada di Kompleks Gedung Nusantara I.

”Saya sudah minta Pak Sumirat (Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR) mengkaji, menghitung yang benar. Apakah mungkin (gedung yang akan dibangun) menjadi menara kembar (dengan gedung Nusantara I) dengan asumsi bisa menampung 600 anggota DPR,” kata Marzuki, Jumat (15/4) di kompleks gedung MPR/DPR/DPD.

Marzuki berjanji akan membawa hasil kajian tersebut ke rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk dibahas.

Gedung yang sekarang menjadi kantor anggota DPR tersebut memiliki 24 lantai dan diresmikan penggunaannya oleh Ketua DPR (saat itu) Wahono pada 11 Maret 1997.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi, dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, di Jakarta, kemarin mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPD di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk rencana pembangunan gedung DPR, perlu ditunda. Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung-gedung itu sebaiknya digunakan untuk pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia dan pemberantasan ulat bulu di berbagai daerah yang menjadi kekhawatiran masyarakat.

”Selain gedung DPR, rencana pembangunan gedung DPD di 33 provinsi juga perlu ditunda. Alokasi dana sebaiknya digunakan untuk pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus,” kata Didi.(NWO/FER)
Sumber: Kompas, 16 April 2011