Judicial review atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi asas hukum. Karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) harus menolak permohonan judicial review tersebut.
Peningkatan biaya di sekolah dasar negeri yang dibebankan kepada masyarakat ternyata tidak dengan sendirinya meningkatkan mutu pendidikan. Studi yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Garut (Jawa Barat), dan Solo (Jawa Tengah) mengungkapkan, semakin mahal biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua murid tidak berkorelasi positif dengan peningkatan mutu SD. Studi itu juga menemukan begitu banyak pungutan sekolah yang tidak ada sangkut-pautnya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Pemerintah akan mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan digunakan untuk menerobos segala kendala dan aturan yang dianggap menghambat penanganan kasus korupsi.
Memasuki akhir kuartal abad kedua puluh, sebagian pengamat dunia menakbirkan aura optimisme dalam tahapan demokrasi. Mereka melihat kuartal abad kedua puluh ini merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) Wahyudi Purnomo, kemarin, diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) berkaitan dengan kasus korupsi di KPU sebesar Rp2 miliar.
Kejaksaan Agung telah menerima 30 surat izin pemeriksaan pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Persoalan pendidikan sepanjang 2004 diwarnai gejolak dan kritik masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan. Menurut Mohammad Nuh, guru besar dan rektor ITS, Surabaya, gejolak itu menandakan pergulatan antara tuntutan memperoleh pendidikan murah dan pendidikan bermutu.
Gubernur Banten Djoko Munandar yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2003 menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, kemarin.
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan sebagai salah satu lembaga hukum dan zona yang bebas suap dan korupsi karena peran dan kedudukan MK yang sangat penting.
Di Sumatera Barat, saat ini tidak ada orang yang tak kenal nama Gamawan Fauzi, sang bupati dari Solok. Bahkan para pria yang duduk-duduk di lapau-lapau--tempat para lelaki berkumpul minum kopi dan ngerumpi politik--nama Gamawan sering kali disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.
