Munculnya tujuh anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana APBD mengundang keprihatinan anggota dewan lainnya. Selain itu, ada yang memberi isyarat agar anggota dewan yang tersangkut kasus itu melepaskan atributnya alias mundur.

Gawat!. Kubu PDIP rupanya mempersiapkan perlawanan dua jurus menyusul pengumuman kejati Bali soal tersangka dugaan korupsi APBD, 5 Januari lalu. Jurus pertama adalah perlawan lewat jalur hukum. Kedua, mereka yakin kasus ini bertendensi politis, sehingga PDIP juga mempersiapkan jurus politik.

Musibah tsunami tidak saja dianggap sebagai bencana alam nasional, tetapi juga telah dipandang sebagai bencana alam berkapasitas internasional. Perorangan ataupun badan/organisasi internasional memberikan perhatian dan bantuan tanpa batas. Tanpa batas bukan dalam arti tidak terbatasnya jumlah uang dan barang yang diberikan tetapi lebih diartikan batas yang didasarkan perbedaan suku, agama ataupun faktor politik yang kadang dapat memisahkan kerekatan kita dalam hidup berbangsa.

Departemen Kehutanan menyerahkan hasil penyidikan tiga kasus korupsi di bidang kehutanan yang melibatkan mantan dan kepala daerah ke Kejaksaan Agung. Menurut data yang ada, dari tiga kasus korupsi tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 7 triliun lebih, sementara kasus lainnya masih dalam penyidikan.

Upaya pemerintah melalui Kejaksaan Agung beserta jajarannya dalam memberantas korupsi, terutama di tubuh lembaga legislatif maupun eksekutif daerah, dinilai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Sutjipto lebih kental nuansa politik dibanding prosedur hukum. Bahkan, upaya tersebut dipandang sebagai proses pelumpuhan atau penzaliman partai politik yang dianggap oposan pemerintah.

Sejak terjadi musibah gempa tsunami pada 26 Desember 2004, Aceh kebanjiran aneka ragam bantuan dari berbagai kalangan. Bantuan tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari pihak luar negeri. Sebagaimana diberitakan koran ini, bantuan yang dikirim ke Negeri Serambi Makkah tersebut, antara lain, berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan, bahkan sukarelawan dari luar negeri (koran ini 07/01/04).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta membentuk tim untuk menyelidiki penyelewengan dana purnatugas (DPT) anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004. Kejaksaan Tinggi DIY turun tangan setelah tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta sempat akan menghentikan penyelidikan tersebut.

Belakangan ini masyarakat mulai ramai mendiskusikan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (pilkada). Masalah pilkada makin lama makin bertambah buncah. Soalnya, pengaturan pilkada telah ditetapkan melalui penerbitan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi sejumlah pasalnya masih mengandung kontroversi.

Sebanyak empat unit rumah beserta tanah milik Bupati Blitar Imam Muhadi segera disita oleh kejaksaan negeri (kejari) setempat, terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Blitar sebesar Rp68 miliar.

Perkara korupsi pembelian helikopter Mi-2 buatan Rusia dengan terdakwa Abdullah Puteh sudah disidangkan beberapa kali di pengadilan ad hoc korupsi. Sementara itu Bram Manoppo, salah satu tersangka dalam kasus yang sama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, Bram mempersoalkan kewenangan KPK mengadili kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 buatan Rusia.