Wajah Arief Muliawan tampak kusam siang itu. Maklum, dalam dua pekan terakhir Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) ini disibukkan dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana kaveling yang melibatkan seluruh mantan anggota DPRD Jabar periode 1999/2004.
Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Parno Isworo kemarin mendatangi Gedung Bundar Kompleks Kejagung untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pembagian bonus (tantiem) pejabat PLN senilai Rp 4,3 miliar.
Dugaan terjadinya korupsi dalam proyek pengadaan jasa asuransi di KPU seperti yang diendus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) semakin kuat. Kemarin, PT Asuransi Umum Bumida (Bumi Putera Muda) 1967, rekanan KPU dalam proyek asuransi, mengaku mengucurkan dana USD 563.190 (sekitar Rp 5,350 miliar) kepada KPU. Namun, pihak perusahaan membantah uang itu sebagai uang sogokan.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo MS, yang menjadi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di DPRD setempat senilai Rp 21,9 Miliar, Jum'at mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk menyerahkan uang Rp100 juta.
Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) dan Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung melaporkan dugaan korupsi APBD 2004 senilai Rp 40,3 miliar di lingkungan Pemprov Jabar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/6). Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jabar Rene Riyadi menyatakan akan melihat dan mempelajari dulu laporan BIGS tersebut.
Tiba-tiba ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Padang riuh dengan suara gelak tawa pertanda kegembiraan. Dua orang pengacara, Azimar Nursuud dan Suherman, saling mengucapkan selamat dan berpelukan.
Sesuai pagu APBN 2003, TNI-AD telah menunjuk PT Esepa Krida sebagai pemenang tender pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) berupa enam unit helikopter MI-17. Total nilai pembelian helikopter tersebut mencapai USD 36,4 juta atau sekitar Rp 297,6 miliar.
Rapat itu kemarin juga memastikan untuk meningkatkan penanganan perkara kasus korupsi di Pertamina dan penguasaan aset Sekretariat Negara (Setneg) atas Gelora Bung Karno (GBK) ke tahap penyidikan. Hendarman tidak menjelaskan siapa saja saksi yang akan diperiksa terkait dugaan korupsi Pertamina dan kasus penguasaan aset GBK tersebut. Yang pasti sudah masuk tahap penyidikan. Bagaimana perkembangannya, lihat saja nanti, tegas mantan kepala Kejati DI Jogjakarta itu.
Penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji 2001-2005 di Depag senilai Rp 59,88 miliar makin jelas. Begitu pula dengan dugaan korupsi obligasi subordinasi PT Jamsostek di Bank Global senilai Rp 103 miliar. Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah mengantongi nama tersangka dua kasus tersebut.
Satu per satu penerima dana siluman atau dana taktis yang dikelola Kabiro Keuangan KPU Hamdani Amin menyerahkan uang yang mereka terima kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selasa lalu, anggota KPU Daan Dimara menyerahkan USD 30 ribu (sekitar Rp 285 juta). Kemarin, giliran anggota KPU Rusadi Kantaprawira yang mengembalikan USD 7.804 (sekitar Rp 75 juta).
