Bantuan 75 traktor tangan dari APBD Sulawesi Selatan tidak jelas penyalurannya. Janggal sejak proses lelang.

JALAN berbatu sepanjang 30 meteran menghubungkan gudang itu dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Waktu menunjukkan pukul 11.30 ketika Makassar Terkini mendatangi tempat penyimpanan alat pertanian itu pada Jumat 30 Juni 2017.

Di sana, hanya ada seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga gudang milik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menduduki peringkat 22 dalam “Global Think Tank Index” versi The Lauder Institute of the University of Pennsylvania, USA. Setelah tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2010 mendapat peringkat 30 besar, tahun 2017 ICW masuk menduduki peringkat 22 dalam kategori “Top Transparency and Good Governance Think Tank”. Adapun ICW mendapat peringkat 63 untuk “Think Tank to Watch 2018”.

Regenerasi dan peningkatan kapasistas individu adalah dua isu penting di ICW. Bisa dibilang, ICW diisi oleh banyak aktivis dari generasi muda. Salah satunya di divisi public fundraising, divisi yang menjadi tulang punggung ICW untuk program donasi publik, sekaligus sebagai pusat kampanye penyadaran anti-korupsi. Divisi inilah yang juga menginisiasi berbagai macam produk (merchandise) yang digunakan sebagai media kampanye dan sosialisasi, dan secara bersamaan mendorong kesadaran publik dalam mendukung gerakan anti korupsi melalui program donasi publik.

Hampir 90 persen kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bermerek Toyota disuplai oleh PT Hasjrat Abadi. Perusahaan ini bahkan unggul di berbagai tender di Indonesia Timur karena memiliki 273 cabang resmi Toyota. Jual-beli mobil bukanlah bisnis awal mereka.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri 2003 lalu, upaya pelemahan terhadap lembaga ini datang silih berganti dan dengan berbagai cara. Salah satu yang menonjol adalah melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Sejak 2011 upaya merevisi UU KPK sudah mulai digagas. Upaya melakukan revisi UU KPK makin agresif dilakukan pemerintah dan DPR  pada tahun 2015.  Tercatat 3 (tiga) kali upaya pembahasan Revisi UU  KPK dilakukan yaitu pada Juni, Oktober dan Desember 2015.

Melesatnya pengguna sosial media pada era modern, menuntut ICW segera beradaptasi dengan pola kampanye yang baru. Tahun 2016 menjadi ruang praktikum bagi ICW, untuk menguji seberapa efektif dan strategis penggunaan media sosial dalam menyebarkan nilai – nilai anti korupsi di masyarakat.

Proyek pengadaan mobil di Pemerintahan Provinisi Sulawesi Utara diduga dikuasai oleh satu perusahaan sejak tujuh tahun lalu. Spesifikasi yang mendetil di tiap tender diduga diatur untuk memenangkan pihak tertentu. Opentender.net menyimpulkan ada potensi korupsi di tender itu.

Hadirnya Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) merupakan salah satu prioritas kerja ICW untuk memperluas gerakan anti korupsi. Selain sebagai wahana kaderisasi aktivis anti korupsi, program dan kurikulum yang dirancang SAKTI dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, khususnya jaringan/mitra strategis ICW.

Kutukan sumber daya alam tak hanya terjadi di negara di Afrika, namun juga Indonesia. Negara yang berlimpah kekayaannya terjerat pada kemiskinan struktural yang cukup parah. Jurang yang kaya dan miskin kian menganga. Menurut harian Bisnis Indonesia (24 September 2016), rasio gini penguasaan tanah di Indonesia pada 2016 mendekati angka 0,58 atau 1% penduduk berkuasa atas 59% sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Dalam sebuah diskusi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) muncul satu pertanyaan yang cukup menggelitik: mengapa kasus korupsi masih terjadi di lembaga-lembaga yang laporan pengelolaan anggarannya dinilai baik oleh BPK? Ada daerah yang dalam beberapa tahun belakangan selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tapi kepala daerah dan birokrasinya juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Bahkan, dalam kasus terakhir yang terjadi di Kementerian Desa, diduga terjadi praktik suap dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor BPK.