Pembahasan undang-undang yang terkait pemberantasan korupsi menempati urutan terbawah.

PUSAT Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyatakan kinerja DPR periode 2004-2009 tergolong minim hasilkan undang-undang terutama terkait penguatan langkah pemberantasan antikorupsi. Akibatnya, nilai rapor kinerja anggota dewan berwarna merah atau masih buruk. Hal itu bisa terlacak dari kondisi menjelang masa akhir kinerja dewan ada 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar tunggu. Padahal ada 282 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Letnan Jenderal Purnawirawan Kuntara, mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Kuntara didakwa dalam kasus dugaan korupsi biaya kawat atas permohonan visa dan surat perjalanan di Kedutaan Besar Indonesia di Cina.

Komisi Yudisial sedang menelusuri dugaan kebocoran vonis kasus pencairan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali sehingga menyebabkan pemilik PT Era Giat Prima, Joko Soegiarto Tjandra, kabur ke luar negeri. Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mengatakan sudah mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk menelusuri ke dalam. ”Surat telah dikirim pekan lalu,” ujar Busyro kepada wartawan di kantornya kemarin.

Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008, Danny Setiawan, dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (30/6), dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hamid, yang kini menjadi Duta Besar RI untuk Rusia, dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum dengan terdakwa Syamsuddin Manan Sinaga, Selasa (30/6).

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara mengaku sangat optimistis proses pembahasan RUU tersebut bisa tuntas sebelum masa kerja DPR periode tahun 2004-2009 berakhir per 1 Oktober mendatang.

BADAN Penyelidik Keuangan (BPK) menganggap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, BPK masih menjumpai adanya temuan yang berulang pada laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran 2008. Anggota Pembina Utama V BPK RI, Hasan Bisri mengatakan, hal ini mencerminkan rekomendasi BPK belum sepenuhnya mendapat perhatian Pemprov Jateng, sehingga Pempov bisa dikatakan kurang patuh.

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak layak untuk melakukan audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK sebagai lembaga negara yang independen telah diaudit oleh pihak yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Kita anak-anak Bangsa tentu bersepakat bahwa good governance, Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab adalah pondasi dasar yang mutlak harus kita miliki dalam konteks mensejahterahkan rakyat secara berkeadilan. Kebanggaan kita bangsa Indonesia, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden SBY-Boediono telah secara tegas menjadikan good governance sebagai pilar dalam platform untuk membangun Indonesia 2009-2014, yaitu: menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggungjawab.

Sebisa mungkin undang-undang pengadilan antikorupsi tidak bertentangan dengan undang-undang lain.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengurangi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW meminta Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap memasukkan wewenang KPK dalam penuntutan.