Publik diingatkan agar tak kecolongan seperti pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat calon presiden yang digelar Dewan Pers beberapa waktu lalu. "Janji Presiden dalam debat itu, menunda pembahasan RUU Rahasia Negara," kata Alamudi dalam diskusi soal RUU Rahasia Negara yang diselenggarakan Yayasan SET dan TIFA di Jakarta Media Center kemarin.

Kejaksaan meminta ICW tak hanya menilai kinerja dalam pemberantasan korupsi saja.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya 40 kasus korupsi yang dikategorikan kakap tak tuntas disidik Kejaksaan Agung. Padahal, menurut ICW, sejumlah kasus mulai disidik sejak 1998. ”Ada indikasi, Kejaksaan hanya menangani kasus-kasus baru dan mempetieskan kasus-kasus lama,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta kemarin.

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sepakat bekerja sama untuk menciptakan peradilan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta dugaan mafia peradilan. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama tentang pengawasan, di gedung Mahkamah Agung kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat ancaman bom kemarin siang. Ancaman melalui telepon diterima resepsionis sekitar pukul 11.30. Tapi, setelah dilakukan penyisiran selama setengah jam oleh tim Gegana dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, tidak ditemukan bom di gedung yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, itu.

Tuduhan suap dinilai tidak cukup kuat.

Kejaksaan Agung dan kepolisian telah bertemu untuk membahas kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya, "Jaksa Agung bilang, apa yang diajukan polisi buktinya masih kurang," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan.

Komisi Pemilihan Umum mengingatkan tim kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya paling lambat Sabtu (18/7). Berbeda dengan pemilu legislatif, keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye pemilu presiden/wapres ini tidak memiliki sanksi hukum apa pun.

Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (16/7), menahan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musni Tambusai.

Pemerintah dan DPR kembali didesak menghentikan dan mengedrop saja proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara lantaran masih memicu penolakan dan keragu-raguan, terutama dari kalangan masyarakat sipil.

Setelah pemilu presiden usai, kita kembali masuk dalam hal-hal konkret politik nasional. Yang amat merisaukan hari-hari ini adalah kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalahnya bukan sekadar friksi antarlembaga (Polri-KPK-Kejaksaan-Parlemen), tetapi yang lebih mendasar adalah etos politik antikorupsi itu sendiri.

Suasana genting, penuh tanda tanya, sempat menyelimuti kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta, sepanjang Rabu (15/7). Hal ini terkait informasi yang beredar sejak beberapa hari terakhir bahwa sejumlah pimpinan komisi itu akan diproses hukum.