Penyadapan mengacu kepada Undang-Undang KPK.
Polisi tengah mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyadapan pembicaraan telepon Rhani Juliani dan Nasrudin Zulkarnaen pada 6 Januari hingga 12 Maret 2009.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menegaskan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus tetap ada sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006. Rancangan undang-undang yang menjadi dasar hukum keberadaan pengadilan itu diharapkan disahkan sebelum 1 Oktober 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (1/7), menahan General Manager Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur periode 2004-2008 Haryadi Sadono. Langkah ini merupakan kelanjutan dari penyidikan komisi itu atas dugaan kasus korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008, yang merugikan negara Rp 80 miliar.
Untuk mencegah terjadinya korupsi dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan serta akuntable, pejabat publik setingkat menteri hingga eselon III beserta kerabatnya harus siap untuk disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sebagai kejahatan luar biasa, penanganan korupsi memerlukan konsep luar biasa.”
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan dibahas di DPR bersama pemerintah, tidak mengamputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Harus mendukung kewenangan KPK," katanya di gedung DPR kemarin.
SAYA sempat bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tiga hari sebelum dia dilantik di Istana Negara. Saat itu, di ruang kerjanya di Bareskrim Mabes Polri, saya bertanya, ''Kenapa Pak Bambang dipilih Presiden SBY sebagai orang nomor satu di tubuh kepolisian?'' Dia tidak langsung menjawab.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang pejabat di Pemerintah Kota Medan. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ruislaag atau tukar guling lahan bekas Kebun Binatang Kota Medan, Sumatra Utara yang merugikan negara Rp36 miliar.
DIREKTRIS CV Dareta, Erry Fuad dihukum dua setengah tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Hasil sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hari Selasa (30/6) tersebut memberikan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman empat tahun penjara dan denda senilai Rp200 juta. Selain hukuman penjara, terdakwa kasus pengadaan alat bengkel dan keterampilan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) itu juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp77 juta.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyidik kasus dugaan korupsi penyimpangan proyek pengadaan alat komunikasi di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp30 miliar. Kejaksaan membidik keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp3 miliar ini.
Pembahasan undang-undang yang terkait pemberantasan korupsi menempati urutan terbawah.
PUSAT Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyatakan kinerja DPR periode 2004-2009 tergolong minim hasilkan undang-undang terutama terkait penguatan langkah pemberantasan antikorupsi. Akibatnya, nilai rapor kinerja anggota dewan berwarna merah atau masih buruk. Hal itu bisa terlacak dari kondisi menjelang masa akhir kinerja dewan ada 85 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar tunggu. Padahal ada 282 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
