Setidaknya tercatat sekitar 15 poin kelemahan RUU Tipikor.
KOALISI Pemantau Peradilan (KPP) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang disusun pemerintah dapat mengancam upaya pemberantasan korupsi. Koalisi mencatat sedikitnya 15 poin kelemahan RUU tersebut dalam mendorong pemberantasan korupsi.
DJOKO Tjandra dan Syahril Sabirin, dua terpidana yang menjadi korban Peninjauan Kembali (PK) jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan PK tersebut. Mereka juga dapat mengajukan PK terhadap PK jaksa itu. Demikian disampaikan mantan hakim agung Prof Laica Marzuki saat diskusi bertemakan Kontroversi Pengajuan PK Kedua di Jakarta, Rabu (1/7).
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara (Sumut), menemukan indikasi penyelewengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 di dua kabupaten kota di Sumut. Kepala perwakilan BPK RI perwakilan Sumut, Widodo Prasetyo Hadi kepada Jurnal Nasional, Rabu (1/7) mengatakan, dua daerah di Sumut yang terindikasi menyelewengkan APBD yakni Pemerintahan Kabupaten Nias dan Pemerintahan Kota Medan.
Kasus Korupsi APBD Kabupaten Situbundo
Persidangan dugaan korupsi APBD Kabupaten Situbondo yang melibatkan Bupati Ismunarso memasuki babak akhir. Kemarin di Pengadilan Tipikor, majelis hakim yang diketuai Gusrizal memeriksa orang nomor satu di kabupaten pesisir Jawa Timur itu sebagai terdakwa.
Selain Pembunuhan Nasrudin Zulkarnain
Antasari Azhar tidak akan bisa mengelak lagi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, kasus lain terkait dirinya muncul. Polisi kini mengembangkan penyidikan lain. Sinyal itu diberikan oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kemarin (1/7). Namun, BHD, panggilan akrab Kapolri, tidak bersedia menjelaskan detail yang dimaksud penyidikan lain. "Tidak bisa disampaikan sekarang," ujarnya di Mabes Polri.
Penyadapan mengacu kepada Undang-Undang KPK.
Polisi tengah mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyadapan pembicaraan telepon Rhani Juliani dan Nasrudin Zulkarnaen pada 6 Januari hingga 12 Maret 2009.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta menegaskan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus tetap ada sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006. Rancangan undang-undang yang menjadi dasar hukum keberadaan pengadilan itu diharapkan disahkan sebelum 1 Oktober 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (1/7), menahan General Manager Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur periode 2004-2008 Haryadi Sadono. Langkah ini merupakan kelanjutan dari penyidikan komisi itu atas dugaan kasus korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008, yang merugikan negara Rp 80 miliar.
Untuk mencegah terjadinya korupsi dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan serta akuntable, pejabat publik setingkat menteri hingga eselon III beserta kerabatnya harus siap untuk disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sebagai kejahatan luar biasa, penanganan korupsi memerlukan konsep luar biasa.”
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang akan dibahas di DPR bersama pemerintah, tidak mengamputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Harus mendukung kewenangan KPK," katanya di gedung DPR kemarin.
