Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengambil sikap tegas terkait pejabat yang menerima imbalan atau fee dari bank. Praktik pemberian imbalan ini telah ditemukan tak hanya dilakukan oleh pejabat di daerah, tetapi juga oleh pejabat pusat dan pejabat di badan usaha milik negara.

”Tim gratifikasi akan menyampaikan keseluruhan data kepada pimpinan. Rencananya besok disampaikan. Kami akan ambil sikap,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar di Jakarta, Rabu (24/2).

Saling Tuding soal Suap Kasus Bibit-Chandra

Aksi saling tuding Anggodo Widjojo dengan Ari Muladi soal penerimaan uang terkait kriminalisasi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah terancam berlanjut ke kepolisian. Ari melalui kuasa hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, berniat melaporkan Anggodo Widjojo atas tuduhan pencemaran nama baik.

Penyebutan sejumlah nama dalam pandangan akhir fraksi-fraksi Pansus Bank Century, Selasa malam (23/2), tidak serta-merta ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi Bank Century itu hanya menjadikan informasi dari pansus tersebut sebagai tambahan.

''Kalau ada info dari pansus, kalau bermanfaat, kami jadikan informasi tambahan,'' kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kemarin (24/2).

Tolak Rekomendasi Fraksi-Fraksi yang Salahkan Boediono dan Sri Mulyani

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap membela Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pendapat fraksi-fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century tidak akan mengubah kenyataan bahwa hanya lembaga hukum yang berhak menyatakan seseorang bersalah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kemarin.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperingatkan 23 rumah sakit yang melakukan berbagai pelanggaran. Mulai dari memungut jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), menolak pasien miskin, memberikan pelayanan buruk, hingga tidak memberikan resep obat generik. Kemenkes meminta 23 rumah sakit yang tersebar di wilayah jabotabek itu membenahi sistem layanannya.

Teka-teki Pan­sus Hak Angket Bank Century akan me­nyebut nama pejabat yang di­ang­gap bertanggung jawab dalam ka­sus Bank Century akhirnya ter­jawab. Dalam rapat pleno tadi ma­lam, mayoritas fraksi di pansus me­nyebut nama Wapres Boedio­no dan Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati.

Fraksi yang menunjuk langsung pe­jabat yang harus bertanggung ja­wab adalah Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Golkar. Se­mentara Fraksi Partai Demokrat ku­kuh dengan pendirian sebelum­nya bahwa Boediono dan Sri Mul­yani sudah mengambil tindakan tepat dalam proses bailout Bank Century.

Pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar), Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah ,batal dilangsungkan kemarin. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam periode 2004-2005 itu tiba-tiba mengalami masalah kesehatan.

Ismeth tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 10.50. Ismeth juga tampak siap menjalani pemeriksaan. Namun, sekitar satu setengah jam kemudian, Ismeth didampingi pengacara keluar dari gedung dengan terburu-buru. Dia meninggalkan gedung KPK pada pukul 12.25.

Sikap tegas polisi terhadap pengemplang pajak bukan hanya gertak sambal. Saat ini sudah ada petinggi Grup Bakrie yang dicekal, sementara seorang bos dari perusahaan lain ditahan.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Ditjen Pajak di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin (23/2).

TAHUN 2010 dapat dikatakan sebagai tahun pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebanyak 246 pilkada, yang terdiri atas 7 pemilihan di tingkat provinsi, 204 pemilihan di tingkat kabupaten, dan 35 pemilihan di tingkat kotamadya, digelar di beberapa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dalam sejarah pesta demokrasi di negeri ini.

TAHUN 2010 dapat dikatakan sebagai tahun pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebanyak 246 pilkada, yang terdiri atas 7 pemilihan di tingkat provinsi, 204 pemilihan di tingkat kabupaten, dan 35 pemilihan di tingkat kotamadya, digelar di beberapa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dalam sejarah pesta demokrasi di negeri ini.