Sikap DPR yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas ditentang Koalisi Pemantau Peradilan (KPP).

Pasalnya, DPR tidak memiliki kewenangan menafsirkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Apalagi tafsiran yang dikembangkan DPR itu merupakan opini menyesatkan atau inkonstitusional. DPR hanya berwenang memilih calon yang diajukan Presiden (hasil seleksi panitia seleksi),” ujar anggota KPP dari Indonesia Corruption Watch (ICW)  Donal Fariz, Minggu (26/6).

SIARAN PERS

Pada Rabu kemarin seorang sahabat mengirim pesan kepada saya. ”Sebaiknya Anda tak ikut-ikut mengkritik pemerintah, fokuslah pada pembenahan tugas yudikatif dan membersihkan korupsi di lingkungan lembaga yang Anda pimpin.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho belum lama ini mengungkapkan, berdasarkan catatan ICW, sebanyak 45 koruptor Indonesia melarikan diri ke luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Sebanyak 20 orang di antaranya memilih Singapura sebagai tempat persembunyian. Koruptor adalah orang yang telah menggunakan uang negara, terutama untuk kepentingan dirinya sendiri.Ketika dia sudah mendapatkan kekayaan dari korupsi, dengan mudah dia melarikan diri ke luar negeri.

Anggaran pembangunan gedung perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 provinsi masing-masing senilai Rp 30 miliar diduga digelembungkan (mark up). Karena itu, DPR akan mengevaluasi anggaran proyek tersebut. Dugaan itu dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie, kemarin. Menurut dia, usulan harga pada anggaran pembangunan gedung DPD terlalu tinggi dan berlebihan. ”Standar harga Rp 3 juta (per meter persegi). Jadi, kalau harganya Rp 10 juta, apalagi kalau bukan mark up,” ujarnya di Gedung DPR.

Kejaksaan Agung memperpanjang cekal dua tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibyo.

“Benar sudah dikirim via fax jam 13.01 hari ini (kemarin). Atas nama Yusril dan Hartono Tanoesoedibjo. Perpanjangan untuk setahun terhitung sejak 24 Juni 2011,” ujar Kepala Bagian Humas Dirjen Imigrasi Herawan Sukoaji  dihubungi Jumat (24/6).

TAK ada pejabat yang bersih. Demikian pernyataan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, setelah melantik Dirjen Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer di kantornya di Jakarta (23/06). Ketua pucuk peradilan itu melanjutkan, pernyataannya itu dimaksudkan tidak ada pejabat yang lepas dari kesalahan. Seterusnya dia mengimbau pejabat negara jangan saling menghujat dan menonjolkan diri, tetapi tidak mau menghargai (SM, 24/06/11). Pernyataan itu menandakan republik ini sedang berada di titik nadir.

SEMBILAN bulan pemerintahan Kabupaten Semarang di bawah kepemimpinan Bupati dokter H Munjirin ES SpOG dan Wabup Ir H Warnadi MM, sejak dilantik per 31 September 2010, berjalan kondusif. Penciptaan suasana itu pada awal pemerintahannya merupakan strategi jitu dalam meredam friksi di masyarakat maupun dalam birokrasi.

Diam-diam pemerintah RI memiliki lembaga Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berfungsi semacam sovereign wealth fund di negara-negara maju. PIP ini didirikan sebagai pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PIP merupakan representasi pemerintah pusat yang struktur organisasinya berada di bawah Kementerian Keuangan RI.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa menyatakan tidak ada pejabat yang bersih di Indonesia. Namun, dia tidak mengungkapkan maksud pernyataan tersebut untuk siapa.
"Tidak ada pejabat bersih di Indonesia," kata Tumpa usai melantik Dirjen Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer, Sulistyo, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/6).