Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut aliran duit dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, termasuk yang disebut-sebut oleh buron M. Nazaruddin. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan mengatakan, jika pemberian duit yang diduga berasal dari perusahaan negara itu benar-benar terjadi, pasti ada motifnya.

"Tak mungkin ada yang gratis," kata Ade saat dihubungi tadi malam. "Ini bisa termasuk penyuapan. Jangan-jangan tak hanya satu perusahaan."

Ombudsman RI kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk dimintai keterangan terkait transparansi dalam pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) di 5 SMP Negeri di DKI Jakarta. Pada pertemuan ini, akhirnya Disdik DKI bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP dan BOS kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng akan mengeksaminasi kasus korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar.

Kasus ini dinilai menarik untuk diadvokasi karena masih banyak pihak yang diduga terlibat, namun belum dijadikan tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terbaik. Penghargaan diberikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) itu untuk memperingati hari Adhiyaksa.
”Hari ini ada penghargaan Sidakarya bagi Kajati, Kajari Tipe A dan Tipe B, dan jaksa yang berprestasi,” ujar Jamwas, Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).

Permohonan pengalihan dan penangguhan penahanan Bupati Tegal Agus Riyanto yang diajukan oleh pengacaranya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam persidangan, Rabu (20/7).

Buronan kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, Muhammad Nazaruddin telah terdeteksi keberadaanya. Bahkan, dia berulang kali diwawancara televisi lewat telepon. Namun, Polri menyatakan mengalami kesulitan menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Aliran dana terkait suap proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang terus berkembang. Dalam sidang dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap, DPR dijatah 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 191,635 miliar atau sekitar Rp 9 miliar.

Usulkan Ani Yudhoyono Plt Ketua Umum

Sebagai upaya penyelamatan citra partai di mata publik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk nonaktif.

Tindakan konkret tersebut harus dilakukan pada pelaksanaan Rakornas Partai Demokrat yang akan digelar di Sentul, Bogor, 23-24 Juli 2011.

DPR diduga menerima pembagian fee 5% dari total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang besarnya Rp191,6 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa untuk mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin. Namun, dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan secara detail nama-nama politisi yang diduga menerima fee proyek tersebut.

Jaksa Agung (Kejagung) Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto segera mengkaji kembali penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung seusai acara penghargaan Sidhakarya 2011 bagi Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri, serta pegawai dan jaksa se- Indonesia berprestasi terbaik di Kejaksaan Agung kemarin.