Hari Ini Resmi Dipecat Demokrat, • Tak Ada ’’Pembersihan’’ di Rakornas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti-bukti kuat bahwa Muhammad Nazaruddin ternyata adalah perancang atau yang memberi perintah pengumpulan dana suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.
KPK menemukan bukti-bukti tersebut dari penggeledahan dokumen, termasuk softcopy dalam hard disk, serta keterangan para tersangka dan saksi-saksi.
Muhammad Nasir, sepupu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal dirinya.
Menurut Nasir, pencekalan dirinya itu dikarenakan keinginan KPK untuk mendapatkan Nazaruddin.
“Saya bingung kok pake kasus Wisma Atlet untuk mencekal saya,” kata Nasir di Jakarta belum lama ini.
Ia menambahkan, dirinya tidak mengenal sama sekali dengan Andi Malaranggeng dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.
Problem kepemimpinan makin mencolok karena ada fenomena bottle neck di tingkat generasi tertentu, bahkan dapat dikatakan terjadi stagnasi regenerasi.
Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan pencoretan nama Chandra M Hamzah dan Ade Rahardja bila keduanya terbukti menerima suap sebagaimana diungkapkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Menurut Ketua Pansel, Patrialis Akbar, pihaknya tidak akan terpengaruh kabar burung seperti pernyataan Nazaruddin kecuali hal itu disertai data pendukung. Namun, Pansel tetap akan melacak nama-nama yang disebutkan Nazaruddin, termasuk calon yang telah lulus profile asessment seperti Chandra dan Ade.
Peringatan Hari Adhyaksa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng didesak segera menuntaskan tanggungan kasus korupsi yang hingga kini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ini banyak kalangan memiliki harapan besar agar Kejati pada masa mendatang mampu menyelesaikan pekerjaan rumah berbagai kasus korupsi yang mangkrak.
Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS), Surya Chandra Surapaty menyesalkan keengganan pemerintah untuk menyepakati adanya transformasi (peleburan) empat BUMN dalam wadah BPJS.
“Artinya mengubah status hukum dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik, dari laba ke nirlaba itu harus ada auditnya. Itu yang mereka takutkan. Audit forensik harus melaporkan seluruh keuangannya. Kalau pengelolaannya benar, kenapa harus takut,” ujar Surya di Gedung DPR, kemarin.
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek iklan di Pemprov DKI Herman Felani malam ini ditangkap KPK. Penangkapan terpaksa dilakukan karena artis lawas tersebut berusaha melarikan diri.
"Iya mau kabur," kata sumber detikcom di KPK, Sabtu (23/7/2011).
Sumber tersebut juga mengatakan, Herman ditangkap di sebuah daerah di Jawa Barat. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya, Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan filler iklan layanan masyarakat di Pemda DKI.
Gayus Tambunan mengaku kelelahan akibat jadwal persidangan yang padat minggu ini. Saking lelahnya, bahkan Gayus sampai muntah-muntah.
“Mohon maaf yang mulia, bahkan sampai muntah-muntah, sudah tidak bisa dia,” kata kuasa hukum Gayus, Hotma Sitompul di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).
Hotma menjelaskan, Hari Senin lalu Gayus sempat diperiksa di Pengadilan Tipikor sebagai saksi. Keesokan harinya, Gayus dibawa ke Pengadilan Tangerang untuk menjalani sidang. Rabu (20/7) kemarin, Gayus tiba di DPR diperiksa oleh Panja.
Kesehatan terdakwa Cyrus Sinaga masih memburuk. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menunda sidang terhadap jaksa senior yang telah di-nonaktifkan karena terjerat kasus korupsi.
Sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi ini harus kembali ditunda karena terdakwa Cyrus masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. “Karena keadaan terdakwa sendiri masih sakit. Kita tunda lagi satu minggu. Mudah-mudahan minggu depan terdakwa sudah bisa dihadapkan,” kata Ketua Majelis Hakim, Albertina Ho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (21/7).
Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP harus ditopang kinerja birokrasi yang ulet terutama dalam melakukan pendataan penduduk.
Pasalnya, proyek ini tidak hanya tergantung kecanggihan teknologi, namun juga tergantung kevalidatan data penduduk. “Masalah dalam pengadaan e-KTP bukan semata mengenai teknologi dan operasionalnya. Tapi bagaimana pendataan penduduk harus valid 100%.
