Kepala Bagian Badan Anggaran DPR Nurul Faiziah bungkam usai diperiksa sebagai saksi untuk  tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet M Nazaruddin oleh penyidik KPK.

Mengenakan jilbab biru muda, Nurul yang merampungkan pemeriksaannya sekitar pukul 17.15 WIB, Senin (1/8) memilih menghindar dengan berlari-lari kecil sembari menutupi wajahnya.

Dia bergegas menyetop taksi yang melintas di depan Gedung KPK. “Nggak tau saya bukan selebritis,” ujarnya saat ditanya materi pemeriksaannya.

USULAN Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya dibubarkan, menuai tanggapan. Aktivis antikorupsi dan anggota masyarakat pun langsung bereaksi keras terhadap gagasan pembubaran KPK oleh Ketua DPR tersebut. Seorang komentator marah, balik menyerang Marzuki dengan mengatakan daripada KPK dibubarkan, lebih baik Marzuki yang diturunkan dari jabatannya sebagai pimpinan DPR.

Mabes Polri perlu didorong untuk secepatnya mengambil langkah-langkah strategis menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nazaruddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan segera melakukan koordinasi dan supervisi kasus dugaan tindak pidana korupsi penyewaan dua pesawat Merpati jenis Boeing 737- 400 dan 737-500 asal Amerika Serikat oleh PT Merpati Nusantara Airlines.

Sampai saat ini, kasus yang merugikan keuangan negara Rp9 miliar itu masih terbengkalai di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto meminta agar penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejagung, supaya mendapatkan perhatian khusus dari KPK.

Komisi Yudisial (KY) hanya menyerahkan 18 calon hakim agung ke DPR atau di bawah permintaan 30 calon yang dibutuhkan.”Kami hanya bisa menjalankan (meloloskan) 18 orang ke DPR,”kata Ketua KY Eman Suparman di Jakarta kemarin.

Eman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan menyerahkan 30 calon hakim agung ke DPR, sebab selama ini Mahkamah Agung masih butuh 10 orang. Perbandingannya 1:3. Karena itu,KY harusnya menyerahkan 30 nama calon hakim.

Desakan itu diutarakan Indonesia Corruption Wacth (ICW) kemarin. Koordinator Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Febri Diansyah menegaskan, Partai Demokrat wajib hukumnya memeriksa Marzuki, mengingat pernyataannya justru bertentangan dengan sikap partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam memberantas korupsi.

Dalam pelariannya, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin diduga menggunakan identitas palsu. Kabareskrim Irjen Pol Sutarman mengatakan, Nazaruddin memalsukan identitas agar dapat tinggal di luar negeri saat berstatus buron.

Menurutnya,kepolisian dan pemerintah negara tempat Nazaruddin bermukim masih kesulitan membuktikan keberadaan tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang itu.Namun demikian, Sutarman tidak mengungkapkan di mana pengusaha muda itu berada.

Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus saja terjadi. Terakhir, secara terang-terangan, ketua Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Ali  menyampaikan pernyataan mengenai usulan pembubaran lembaga antikorupsi ini.

Lembaga pegiat antikorupsi, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus dugaan korupsi sembilan kepala daerah. Lembaga itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus tersebut dari Kejaksaan Agung.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman pesimistis Kejaksaan mampu menangani kasus yang dinilai penuh dengan tekanan politik. "Alasan kasus ini terganjal izin presiden menandakan Kejaksaan tak serius mengusutnya," kata dia saat dihubungi kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan beberapa orang terkait dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Citeureup, Bogor, Jawa Barat. "Tapi masih bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., ketika dihubungi Tempo kemarin.