Yulianis, lewat pengacaranya, Ignatius Supriyadi, menyatakan tak mengenal Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Tak benar jika dikatakan dirinya mendirikan perusahaan bersama Athiyyah, karena keduanya tak saling mengenal," katanya dalam keterangan persnya di kafe Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. "Ibu Yulianis juga tak pernah mendirikan perusahaan atau perusahaan dalam perusahaan seperti yang disampaikan Mindo Rosalina Manulang."

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan dan Penyidikan, Chandra Hamzah, membantah tudingan Muhammad Nazaruddin bahwa dia merekayasa penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Dia menyatakan tak pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melakukan rekayasa itu.

"Siapa yang menjanjikan? Ketemu juga tidak, apalagi deal. Saya ketemu Anas di mana? Kapan?" kata Chandra sebelum mengikuti rapat Tim Pengawas Bank Century di gedung DPR kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut aliran duit dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, termasuk yang disebut-sebut oleh buron M. Nazaruddin. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan mengatakan, jika pemberian duit yang diduga berasal dari perusahaan negara itu benar-benar terjadi, pasti ada motifnya.

"Tak mungkin ada yang gratis," kata Ade saat dihubungi tadi malam. "Ini bisa termasuk penyuapan. Jangan-jangan tak hanya satu perusahaan."

Ombudsman RI kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk dimintai keterangan terkait transparansi dalam pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) di 5 SMP Negeri di DKI Jakarta. Pada pertemuan ini, akhirnya Disdik DKI bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP dan BOS kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng akan mengeksaminasi kasus korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar.

Kasus ini dinilai menarik untuk diadvokasi karena masih banyak pihak yang diduga terlibat, namun belum dijadikan tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terbaik. Penghargaan diberikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) itu untuk memperingati hari Adhiyaksa.
”Hari ini ada penghargaan Sidakarya bagi Kajati, Kajari Tipe A dan Tipe B, dan jaksa yang berprestasi,” ujar Jamwas, Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).

Permohonan pengalihan dan penangguhan penahanan Bupati Tegal Agus Riyanto yang diajukan oleh pengacaranya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam persidangan, Rabu (20/7).

Buronan kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, Muhammad Nazaruddin telah terdeteksi keberadaanya. Bahkan, dia berulang kali diwawancara televisi lewat telepon. Namun, Polri menyatakan mengalami kesulitan menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Aliran dana terkait suap proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang terus berkembang. Dalam sidang dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap, DPR dijatah 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 191,635 miliar atau sekitar Rp 9 miliar.

Usulkan Ani Yudhoyono Plt Ketua Umum

Sebagai upaya penyelamatan citra partai di mata publik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk nonaktif.

Tindakan konkret tersebut harus dilakukan pada pelaksanaan Rakornas Partai Demokrat yang akan digelar di Sentul, Bogor, 23-24 Juli 2011.