Koalisi Selamatkan Uang Rakyat mengajukan uji materi (judicial review) pada Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Banggar diduga menjadi sumber korupsi di DPR. Koalisi meyakini Banggar harus dibubarkan. Hingga kini, persidangan telah berjalan tujuh kali.
Tak ada dana pendidikan yang lolos dari belenggu korupsi. “Ini salah satu kesimpulan hasil kajian ICW soal korupsi pendidikan selama sepuluh tahun terakhir,” ungkap Siti Juliantari, peneliti ICW.
“Semuanya kena. Alokasi APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana, operasional. Dana-dana ini dikorupsi politisi, rektor, pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah.” ujar Tari prihatin.
Jakarta, 1 September 2013 – Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Kominukasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR Medan) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim KKN.
Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) akan mengawasi proses perekrutan calon pegawai negara sipil di berbagai instansi pemerintahan.
LSM yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Onrop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) itu meminta masyarakat Indonesia ikut memantau proses seleksi CPNS agar transparan.
Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.
"Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi," kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).
Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. "Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana," katanya.
Penerimaan CPNS 2013 akan dilakukan secara online. Sistem online ini dilakukan mulai dari tahapan pengumuman penerimaan, pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian. Bahkan ujian CPNS juga akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). Dengan CAT CPNS ujian akan dilakukan secara online dengan media komputer.
Sebagai upaya mengawal proses rekrutmen CPNS, Masyarakat Transparansi (Mata) Banten akan melakukan pemantauan investigatif terhadap proses rekrutmen CPNS 2013. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai September hingga Desember nanti.
Mata Banten merupakan lembaga dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS yang merupakan subinstitusi ICW. Selain Mata Banten, ICW juga menunjuk lembaga jaringannya di Malang, Medan, Samarinda, dan Makassar untuk melakukan pemantauan.
Konsorsium LSM Pemantau Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (KLPC) membeberkan titik rawan kecurangan seleksi CPNS. Hal ini berdasarkan pengalaman rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya.
Anggota KLPC, Siti Juliantari Rachman menyatakan, setidaknya ada sembilan titik rawan seleksi CPNS. Pertama kata dia, pelamar tidak memenuhi kriteria sebagai honorer K2. Peserta honorer K2 merupakan pegawai honorer yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah bekerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005.
Ajak Masyarakat Pantau Rekrutmen CPNS
Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) mengajak masyarakat memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang dilakukan pemerintah.
KLPC terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, Malang Corruption Watch, POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten, dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat.
