Regulasi yang menjadi objek public review di sini adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
Ternyata hasil lelang jabatan camat dan lurah beberapa bulan lalu tidak membuahkan pejabat mumpuni. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi pembicara di seminar plus minus tentang lelang jabatan yang diadakan ICW.
"Seleksi ini kami sebetulnya secara jujur hasil dari tes itu 60 persen enggak memuaskan," ucap Ahok di Sari Pan Pasifik Jakarta, Rabu (11/9).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis bersalah Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi pengadaan simulator kemudi dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Setelah melalui jalan terjal, kasus pengadaan simulator kemudi akhirnya menemui titik akhir. Walaupun putusan pengadilan tersebut belum inkracht karena besar kemungkinan kedua belah pihak akan banding, publik sedikit bisa bernapas lega atas putusan bersalah tersebut.
Masyarakat Transparansi (Mata) Banten akan melakukan investigasi proses rekrutmen CPNS 2013 yang secara serentak akan dilakukan di seluruh Indonesia mulai September hingga Desember 3013.
Mata Banten termasuk dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS yang dikomandoi oleh ICW. Selain Mata Banten, ICW juga menunjuk lembaga jaringannya di Malang, Medan, Samarinda, dan Makassar, untuk melakukan pemantauan.
TOR – Visual Documentation
Meningkatkan Kerjasama Stakeholder dalam Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa secara yang transparan dan akuntabel
Pendahuluan
Inpres 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan penggunaan sistem E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan dukungan teknis berupa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Uji materi pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR terus bergulir. Pembubaran Banggar mewakili perlawanan terhadap perampokan anggaran negara yang telah berlangsung lama. Partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di DPR, malah menggerogoti uang rakyat. Ironisnya, perampokan gotong royong ini dimulai sejak tahap perencanaan di Banggar. Banggar ditengarai sebagai episentrum korupsi di DPR.
Malang Corruption Watch (MCW) akan mengawasi proses rekrutmen CPNS di Malang Raya, setelah secara resmi ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Brikorasi (Kemenpan-RB) sebagai pengawas eksternal.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercaya MCW sebagai salah satu tim pengawas eksternal Konsorsium LSM Nasional yang dikoordinir ICW untuk terlibat secara langsung mengawasi dan memantau proses rekrutmen CPNS 2013.
Malang Corruption Watch (MCW) memantau dan mengawasi seluruh proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di wilayah Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang, dan Kota Batu) sejak September hingga Desember 2013.
Malang Corruption Watch (MCW) menyebutkan sebanyak 10 titik kerawanan penyelewengan proses rekruitmen CPNS. Diantaranya melibatkan pejabat pemerintah, panitia seleksi, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Termasuk seleksi jalur honorer kategori 2 dan jalur umum," kata Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin, Rabu 4 September 2013. Kesepuluh titik rawan itu antara lain kebocoran soal ujian, perjokian, suap, penyelundupan data dan saling titip pejabat lintas daerah.
