Malang Corruption Watch (MCW) akan melakukan monitoring terhadap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang).

Hal ini dilakukan karena dalam rekruitmen ini selain masih marak sekali adanya joki, juga terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Zainuddin, Bagian Advokasi MCW menyatakan bahwa mendekati tahun politik ada dua indikasi penyelewengan terhadap rekruitmen CPNS, yakni pertama dimanfaatkan sebagai balas budi tim sukses dalam ajang pilkada. 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempercayakan Malang Corruption Watch (MCW) sebagai salah satu tim pengawas eksternal Konsorsium LSM Nasional yang dikoordinir ICW untuk terlibat secara langsung mengawasi dan memantau proses rekrutmen CPNS 2013.

MCW memantau dan mengawasi seluruh proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di wilayah Malang Raya (Kota/Kabupaten Malang, dan Kota Batu) mulai September hingga Desember 2013.

Koalisi Selamatkan Uang Rakyat mengajukan uji materi (judicial review) pada Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Banggar diduga menjadi sumber korupsi di DPR. Koalisi meyakini Banggar harus dibubarkan. Hingga kini, persidangan telah berjalan tujuh kali.

Tak ada dana pendidikan yang lolos dari belenggu korupsi. “Ini salah satu kesimpulan hasil kajian ICW soal korupsi pendidikan selama sepuluh tahun terakhir,” ungkap Siti Juliantari, peneliti ICW. 

“Semuanya kena. Alokasi APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana, operasional. Dana-dana ini dikorupsi politisi, rektor, pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah.” ujar Tari prihatin. 

Press Release KLPC (Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS)

Jakarta, 1 September 2013 – Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Kominukasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR Medan) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim KKN.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) akan mengawasi proses perekrutan calon pegawai negara sipil di berbagai instansi pemerintahan.

LSM yang terdiri dari ICW, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Onrop Sulsel), Malang Corruption Watch (MCW), Pokja 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar Medan) itu meminta masyarakat Indonesia ikut memantau proses seleksi CPNS agar transparan.

Peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rawan praktik suap. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dalam proses seleksi.

"Praktik suap pasti ada, tinggal prosedur penerimaannya diawasi," kata Febri dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Menurutnya, jika ada praktik suap dalam proses penerimaan CPNS maka ICW akan segera melakukan investigasi. "Kalau ada bukti maka akan dilanjutkan ke tindak pidana," katanya.