Malang Corruption Watch (MCW) akan melakukan monitoring terhadap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ada di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang).

Hal ini dilakukan karena dalam rekruitmen ini selain masih marak sekali adanya joki, juga terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Zainuddin, Bagian Advokasi MCW menyatakan bahwa mendekati tahun politik ada dua indikasi penyelewengan terhadap rekruitmen CPNS, yakni pertama dimanfaatkan sebagai balas budi tim sukses dalam ajang pilkada. 

"Yang seringkali terjadi dalam analisis MCW adalah digunakan untuk balas budi, ini dilakukan oleh pejabat eselon I," katanya saat dihubungi Aktual.co, Rabu (4/9), di Malang.

Dijelaskan Zainuddin bahwa potensi penyelewengan ini sangat besar terjadi pada CPNS Honorer atau yang biasa disebut dengan K2. Selain sebagai alat balas jasa politik, rekruitmen ini dalam pandangan MCW juga syarat dimainkan oleh para partai politik untuk menambah lumbung pendapatannya jelang pemilihan legislatif (Pileg) 2014 dengan menjual kursi PNS dengan kisaran harga antara 50-100 juta per kursi 

"Ini yang kami bilang sebagai korupsi politik, ini potensial sekali karena jelang pileg 2014," paparnya.

Oleh karenanya, MCW bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Badan Kepegawaian Nasional melakukan monitoring terhadap perekrutan tersebut, dengan menggunakan metode pengawasan aktif yakni dengan metode Citizen Report Card yang menerjunkan para relawan untuk mengawasi langsung proses test. 

"Ini adalah investigasi langsung di lapangan, kita akan perhatikan betul supaya tidak ada kecurangan," tegasnya.

Disamping pengawasan aktif, MCW juga membuka pengawasan pasif, dengan model pembagian brosur dan pengaduan yang mulai dibuka pada hari ini melalui nomer telepon (0341) 573630, melalui pengaduan ini para calon PNS yang merasa dicurangi bisa membawa bukti-bukti dan MCW akan melakukan advokasi guna mengawal rekrutmen CPNS ini.

Nur Lail -
Muchammad Nasrul Hamzah

http://m.aktual.co/nusantara/160810perekrutan-cpns-sering-dimanfaatkan-untuk-kepentingan-politik