Jaksa menuntut Direktur Investasi PT Arden Bridge Investment Limited Widjokongko Puspoyo dengan hukuman lima tahun penjara.

Diharapkan, saat itulah ada kepastian Syamsul Bahri dari segi hukum, katanya.

Selama menjadi pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie telah empat kali ganti nomor kendaraan dinasnya.

Para aktivis antikorupsi akan membawa persoalan korupsi mantan Presiden Soeharto ke Konferensi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang akan diselenggarakan 24-26 Januari 2008. Konferensi itu akan dihadiri aktivis antikorupsi dari seluruh negara yang menandatangani Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption).

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin. MA memperingan hukuman Nazaruddin dari enam tahun menjadi 4,5 tahun penjara dan uang pengganti dari Rp 1 miliar menjadi 45.000 dollar AS.

Mantan Presiden Soeharto terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, sejak tanggal 4 Januari 2008. Tepat sepekan kemudian, Jumat (11/1), kondisi kesehatan presiden yang memerintah Indonesia sejak tahun 1968 hingga 21 Mei 1998 itu kritis.

Gandrung membongkar pelbagai skandal, ia terlibat pengungkapan kasus korupsi kelas kakap. Di puncak prestasinya, Amien Sunaryadi malah terpental dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan mantan Dubes RI di Malaysia Rusdihardjo di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, mengundang sorotan. Apalagi dikaitkan dengan jabatan Kapolri yang pernah diemban Rusdihardjo. Selama ini, KPK yang tidak memiliki fasilitas penahanan selalu menempatkan tahanannya di Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Bareskrim Mabes Polri, atau di Polres Jakarta Selatan.

JAKSA AGUNG: PENGADILAN KILAT TAK MUNGKIN

Ketua Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI Said Didu mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa segera mengeluarkan peraturan presiden atau perpres yang nantinya menjadi dasar sekaligus payung hukum yang jelas terkait dengan upaya penertiban bisnis TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.